Massa Pendemo minta Sekda Jeneponto Beberkan Bantuan Proyek Kementerian PUPR

*Diskominfo menyebut bantuan itu dikerjakan pihak balai

Massa Pendemo minta Sekda Jeneponto Beberkan Bantuan Proyek Kementerian PUPR
Puluhan massa dari Dewan Pergerakan Revolusi Demokratik (DPRD) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin (23/5/2022). (KABAR.NEWS/Akbar Razak)






KABAR.NEWS, Jeneponto - Massa pendemo dari Dewan Pergerakan Revolusi Demokratik (DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, membeberkan jumlah bantuan proyek dari Kementerian PUPR.


Hal itu disuarakan massa demonstran saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Jeneponto, Senin (23/5/2022). Pantauan KABAR.NEWS, peserta aksi sempat memaksa masuk ke kantor bupati. Namun petugas menghalangi dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan.


Pendemo bernama Jatong Jalarambang mengatakan, aksi massa ini dilakukan sebagai respons atas undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruangan (PUPR) Jeneponto terkait tujuh item bantuan pemerintah (Banper) dari Kementerian PUPR.


Dalam aksi itu, Jatong menantang mantan Kadis PUPR Jeneponto Arifin Nur yang saat ini menjabat sebagai sekretaris daerah atau Sekda untuk buka-bukaan terkait bantuan dari kementerian PUPR.


"Kemudian kami meminta kepada sekretaris daerah ataupun diwakili oleh humas kominfo, kami meminta berani tidak transparansikan anggaran yang di kucurkan dan berani tidak transparasikan dan memperlihatkan kepada publik di mana semua lokasi tiik pembangunan ini," kata Jatong menyampaikan orasinya.


Dia mengklaim Arifin Nur mengetahui tujuh item bantuan tersebut, sebab proyek itu dialokasikan sebelum dia dilantik sebagai Sekda Jeneponto.


Bukan hanya itu, massa juga meminta agar sekda lebih terbuka lagi terkait jumlah anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Dia menilai pembangunan fisik di Jeneponto selama ini tidak ada.


"Dan berapa anggaran yang dikucurkan kareena tidak ada transparansi penggunaan anggaran, tidak ada transparansi pembangunan fisik terkait 7 item itu," ucapnya.


Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfo Jeneponto Mustaufiq mengatakan, pada hari ini pihaknya telah melakukan Zoom meeting bersama KPK dan semua data yang diminta telah disampaikan.


"Dan itu telah masuk dalam proses-proses. Dan alhamdulillah hasil zoom meeting tadi KPK mengapresiasi terkait data-data yang yang disajikan," kata Mustaufiq saat menemui pendemo.


Mustaufiq memastikan bahwa bantuan-bantuan yang berasal dari Kementerian PUPR bukan dikerjakan oleh Dinas PU Jeneponto. Melainkan oleh Balai Pompengan dan Balai Jalan dan Jembatan.


"Perlu dipahami bersama bahwa kegiatan data yang diminta tersebut itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Balai, bukan pemerinrah daerah. Jadi semua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh balai. Dan itu bisa saya pastikan," pungkasnya.


Penulis: Akbar Razak/A