Skip to main content

Manfaat dan Risiko Redenominasi Uang Rupiah Versi DPR

Manfaat dan Risiko Redenominasi Uang Rupiah Versi DPR
Ilustrasi uang rupiah. (Pixabay/Emaji)

KABAR.NEWS, Jakarta - DPR RI sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Redenominasi Rupiah yang akan dilakukan Bank Indonesia (BI) telah masuk dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024.


Rencana penyederhanaan mata uang rupiah bukanlah wacana baru. Pada tahun 2010, BI juga sudah merencanakan lima tahapan pelaksanaan redenominasi rupiah namun akhirnya tertunda.


Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI) Kemdikbud, redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya. Contohnya uang pecahan Rp1.000 nanti setelah redenominasi akan menjadi Rp 1.


Baca juga: Politikus Bilang Gatot Eddy Layak Jadi Suksesor Idham Aziz

Lantas apa manfaat dan risiko yang ditimbulkan dari redenominasi rupiah? Anggota DPR RI Anis Byarwati memberi penjelasan. Kata dia, manfaat redenominasi akan memudahkan sistem pencatatan keuangan bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
 

"Terutama soal kemudahan teknik perhitungan rupiah karena selama ini selalu melibatkan banyak digit yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam transaksi. Khusus bagi pemerintah akan mempermudah penyusunan APBN yang nilainya saat ini sudah mencapai ribuan triliun rupiah,” kata Anis dikutip dari laman DPR RI, Senin (13/7/2020).
 

Tidak hanya itu, redenominasi dinilai mampu meningkatkan citra rupiah terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kuotasinya akan sama dengan mata uang di negara lain.


Meski demikian, Anis juga menjelaskan bahwa redenominasi pasti ada risikonya. Ada persepsi dan kekhawatiran di masyarakat bahwa redenominasi rupiah sama dengan sanering.


Dia menkhawatirkan banyak pemilik modal yang akan mengkonversikan uang rupiahnya ke dalam valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat (AS).

 
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menekankan redenominasi berbeda dari sanering. Menurutnya, sanering adalah mengurangi daya beli dan nilai uangnya.  


Risiko lain terkait potensi kenaikan harga karena pembulatan harga ke atas secara berlebihan akibat dari pengusaha dan pedagang yang menaikkan harga semaunya. Anis menegaskan resiko saat pelaksanaan redenominasi harus diantisipasi.

 

“Untuk mengatasi risiko saat pelaksanaannya, diperlukan landasan hukum yang kuat dan dukungan masyarakat,” ungkap Anis.


Baca juga: Penting Diketahui, Ini Manfaat Sehat Rutin Makan 2 Buah Pisang Sehari

Karena itu tambah Anis, harus ada sosialisasi dan edukasi secara aktif, intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat tentang apa itu redenominasi.

 

Menjawab pertanyaan kapan waktu terbaik memulai pembahasan redenominasi rupiah ini, Anis menekankan bahwa sebaiknya Pemerintah saat ini fokus menangani pandemi Covid-19 dulu.


"Masih banyak permasalahan penting lain yang harus dibenahi pemerintah,” pungkas legislator dapil DKI Jakarta I itu.

 

Flower

 

loading...