Mahfud MD: Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Demokrat

Anggap masalah internal

Mahfud MD: Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Demokrat
Menko Polhukam Mahfud MD. (FOTO: Setkab)






KABAR.NEWS, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak bisa melarang kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara.


Pernyataan Mahfud menyusul hasil KLB Demokrat yang menetapkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko, sebagai Ketua Umum. KLB pada Jumat kemarin, dianggap DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono adalah ilegal.


"Sesuai UU 9/98, Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang," tulis Mahfud di Twitter, Sabtu (6/3/2021).


Bagi pemerintah, lanjut Mahfud, KLB Demokrat merupakan masalah internal partai berlambang mercy itu, belum masuk pada masalah hukum. Hal itu karena belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Demokrat.


"Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai," cuit Menko Polhukam.


Dijelaskan Mahfud, masalah seperti yang dialami internal Demokrat juga pernah terjadi pada partai lain sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri. Dia lantas memberi contoh kasus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Saat itu tahun 2002, kata Mahfud, pemerintah era Mega tak melarang Matori Abdul Jalil mengambil alih kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gusdur, yang kemudian Matori kalah di pengadilan.


"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," jelas Mahfud.


Oleh karena itu, Mahfud MD menandaskan bahwa KLB Demokrat baru menjadi masalah hukum apabila hasil KLB tersebur didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.


"Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bs digugat ke Pengadilan. Jd pengadilanlah pemutusnya," tandas Mahfud.