LSKP Temukan Sejumlah Masalah di Pilwalkot Makassar

Dari hasil pemantauannya yang menerjunkan 50 Relawan di 9 Kecamatan, menemukan banyaknya kekurangan teknis pelaksanaan Pilwali kali ini.

LSKP Temukan Sejumlah Masalah di Pilwalkot Makassar
Ket. Gambar: Ilustrasi Pilwali kota Makassar (Kabarnews/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, MAKASSAR-- Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) mengevaluasi proses pelaksanaan hari pemungutan dan penghitungan suara di tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Walikota (Pilwali) yang diselenggarakan Rabu(9/12)kemarin.

Dari hasil pemantauannya yang menerjunkan 50 Relawan di 9 Kecamatan, menemukan banyaknya kekurangan teknis pelaksanaan Pilwali kali ini. 

Hal ini diungkap Kordinator Pemantau LSKP M. Kafrawi Saenong, dalam rilisnya menilai terjadi kekurangan bahkan pelanggaran dalam Pilwali kali ini. Dari sisi logistik, kapasitas KPPS, akuntabilitas Pilkada bahkan penerapan protokol kesehatan. 

Dari segi logistik sendiri, diketahui beberapa TPS memiliki kekurangan seperti daftar nama calon yang tidak ada dan tidak ditempel pada papan pengumuman. Daftar nama calon yang tidak ada, dan DPT yang tidak ada, dan tidak ditempel. Kelengkapan denah tps yang tidak terpasang. 

Sementara pada aspek kapasitas KPPS,  diketahui terdapat KPPS kurang tahu mengenai pengisian form. Kacaunya DPT dan jumlah surat suara yang tercoblos. Tidak memisahkan dan tidak menghitung surat suara yang sampai di TPS dan berapa yang digunakan, sehingga hasil akhirnya hasil perhitungan suara berbeda dengan absen. 

Bahkan didapati LSKP ada TPS buka pada Jam 8 pagi. Jumlah suara tidak sesuai dengan jumlah DPT yang melakukan pemilihan, mesipun pada akhirnya bisa ditemukan masalahnya. KKPS datang ke rumah namun saksi yang memberikan surat suara ke Pemilih 

Dari segi akuntabilitas pilkada, terdapat saksi yang memakai baju yang bergambarkan calon. Beberapa TPS ditemukan tidak menjamin kerahasian pemilih, bahkan perhitungan surat suara yang tertutup. 

Pada aspek protokol pencegahan pandemi, LSKP meninjau terdapat pemilih disabilitas yang memilih tidak menggunakan masker saat memilih dan maskernya tidak dibagi. Tidak cuci tangan karena petugas tidak mengarahkan pada TPS.

Bahkan proses penyemprotan tidak dilakukan secara berkala. Penyemprotan pada TPS hanya diawal pembukaan dan ada juga TPS yang tidak melakukan penyemprotan disinfektan. Juga pemberian tanda dilakukan dengan cara dicelup.

Selain itu, LSKP mendapati pembiaran kerumunan hampir disetiap TPS, bahkan membawa anak-anak dalam pemungutan suara pada. 

Olehnya itu, LSKP mengeluarkan rekomendasi atas beberapa masalah dan kekurangan Pilwali kali ini. Persoalan tersebut kata Kafrawi harus menjadi catatan KPU ke depannya. Untuk persoalan lemahnya kapasitas KPPS, diharapkan pihaknya ada peningkatan. 

"Untuk Pelaksanaan pilkada kedepan, KPU sebaiknya fokus untuk peningkatan kapasitas KPPS, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas, teknis pelaksanaan tugasnya," ucap Kafrawi. 

Selain itu, kata Kafrawi KPU juga harusnya memastikan semua TPS mengikuti standar yang telah ditetapkan dan tak lengah mengawasi TPS. 

"KPU sebaikanya menerapkan standar operasional dalam distribusi logistik Pilkada untuk memastikan semua TPS memiliki dan menyediakan logistik sesuai standard," jelasnya

Hal ini penting dipertimbangkan sebab di tengah situasi krisis saat ini, harusnya metode alternatif harus dipertimbangkan KPU.

"Pilkada saat ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk bekerjasama dalam merespon krisis dalam bentuk apapun kedepan. Mempertimbangkan untuk menggunakan metode alternatif dalampelaksanaan Pencoblosan pada masa Krisis/Pandemi dengan tetap mempertimbangkan akuntabitas hasil pemilihan," tandasnya

Penulis : Fitria Nugrah Madani/B