Skip to main content

Lewat BPD Sulselbar, Pemprov Sulsel Mulai Terapkan Transaksi Non Tunai untuk Pencarian Anggaran

BPKD Sulsel
Kepala BPKD Sulsel, Andi Arwien Aziz.


KABAR.NEWS, Makassar - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan pembaruan dengan mulai memberlakukan sistem transaksi non tunai pada penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.


Olehnya itu, Pemprov Sulsel menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar dalam sosialisasi teknis pada seluruh Bendahara dan Pejabat Tatausaha Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel di Hotel Claro Makassar.


Baca Juga:


Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwien Azis mengatakan pelaksanaan program transaksi non tunai tersebut berdasar Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 149 tahun 2018. Sehingga untuk pertama kalinya APBD dilakukan secara non tunai.


"Tahun lalu transaksi tunai masih bisa dilakukan untuk jumlah di bawah Rp10 juta. Sekarang ini, sudah tidak ada pengecualian bahkan untuk pembayaran listrik, PDAM dan Telkom," ujar Arwin saat ditemui di Hotel Claro Makassar, Senin (2/11/2019).


Arwien menyebutkan pemberlakukan transaksi non tunai secara menyeluruh di lingkup Pemprov Sulsel terbilang cepat. Hanya butuh waktu setahun untuk penerapan, dirinya pun membedakan dengan Pemprov DKI Jakarta yang butuh 4 tahun.


"Ini mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah dan mengurangi penyalahgunaan alokasi anggaran yang terkadang tidak sesuai peruntukannya. Manfaatnya ini mendukung pengelolaan arus kas yang tertib," paparnya.


Tidak hanya itu, bahkan untuk perkuat transparansi yang dilakukan, pihaknya tetap meminta bukti administrasi atas transaksi masing-masing OPD dengan menyetorkan kuitansi pembayaran


Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) BPD Sulselbar Muh Rahmat, menyebutkan pihaknya telah menyiapkan aplikasi khusus sejenis internet banking bagi setiap OPD. Nantinya, dikendalikan oleh  bendahara masing-masing OPD.


"Dengan sistem ini, semua pegawai langsung menerima tunjangan atau honor mereka termasuk uang perjalanan lewat rekening. Pegawai tak perlu khawatir lagi ada pemotongan anggaran," jelasnya.

  • Andi Khaerul