LBH Makassar Desak Develepor PT Bumi Prima Jaya Kembalikan Uang Konsumen

Dugaan kasus penipuan

LBH Makassar Desak Develepor PT Bumi Prima Jaya Kembalikan Uang Konsumen
Foto Ilustrasi. Proses pengerjaan sejumlah rumah pada kompleks perumahan. (DPUKPP)






KABAR.NEWS, Makassar - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menduga ada indikasi penipuan yang dilakukan oleh developer Perumahan PT Bumi Prima Jaya terhadap para konsumen.


Pasalnya, pihak developer Perumahan PT Bumi Prima Jaya diduga tidak menyelesaikan bangunan yang telah dibayarkan oleh sejumlah konsumen. 


LBH Makassar sebagai pendamping konsumen menilai, para user telah dirugikan akibat keterlambatan serah terima tanah dan bangunan sebagaimana ketentuan waktu yang telah ditentukan dalam Pasal VI Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Bangunan (PPJB). 


"Serah terima seharusnya telah selesai dilakukan antar rentan waktu tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020," kata Anggota LBH Makassar Edy Kurniawan dalam keterangan tertulisnya yang diterima KABAR.NEWS, Senin (3/5/2021).


Padahal, lanjut Edy, konsumen telah menjalankan kewajibannya berdasarkan PPJB, seperti membayar down payment (DP), biaya peningkatan hak serta pembayaran kredit setiap bulannya melalui Bank pemberi fasilitas KPR, diantaranya: Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Panakukang, Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Makassar (sekarang BSI KC Makassar 2), Bank Mandiri KCP Makassar Slamet Riyadi.


"Pada faktanya, unit perumahan gagal diselesaikan sesuai waktu yang disepakati. Bahkan hingga saat ini kondisinya belum tersedia prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai dan layak, seperti prasarana jalan akses masuk yang layak, fasilitas air bersih standar PDAM, jaringan listrik PDAM serta fasilitas keamanan," ujarnya. 


Selain itu, berdasarkan fakta yang ada bahwa PT. Bumi Prima Jaya telah melakukan pemasaran dengan tidak memberikan informasi yang benar dan atau seolah-olah terkait dengan informasi lokasi perumahan yang diperjual belikan.


"Dari keterangan para user, bahwa pada saat unit perumahan dipasarkan, dipromosikan atau diiklankan, melalui pihak pemasaran menerangkan lokasi perumahan di BTP (Bumi Tamalanrea Permai) atau @BTP sebagaimana juga terterah pada brosur-brosur, yang juga dapat dilihat pada website insigniaoasis.com," ucapnya.


Namun, Edy mengatakan pada kenyataannya perumahan Insignia Oasis secara administratif berlokasi di Dusun Moncongloe, Kelurahan Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, yang tidak terdapat dalam informasi pemasaran. Para konsumen mengetahui lokasi sebenarnya setelah membaca draft PPJB. 


Dikarenakan telah membayar uang muka dan sejumlah DP, ditambah adanya klausul dalam PPJB yang menerangkan apabila pembatalan dilakukan maka uang yang telah dibayarkan akan hangus, sementara mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengubah isi PPJB.


Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, patut diduga jika PT. Bumiprima Jaya telah melakukan serangkaian tindak pidana perlindungan konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 (1) huruf h jo. Pasal 62 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


"Sehingga patut pula diduga telah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, berbunyi," jelasnya. 


Terkait dengan polemik awal warga sekitar terdampak banjir yang disinyalir karena pembangunan tanggung jalan perumahan, diduga adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Tak hanya itu, Edy mengungkapkan selaku pengembang PT. Bumi Prima Jaya melakukan proses jual-beli sebelum memenuhi syarat sebagaimana aturan perundang-undang yang berlaku.


"Proses penandatanganan PPJB dan akad kredit dilaksanakan dengan pihak Bank dengan kondisi perumahan yang masih sebatas timbunan tanah dan atau sebatas pondasi saja, belum tersedia prasarana, sarana, dan utilitas umum dan bangunan unit rumah belum mencapai 20 persen," imbuhnya. 


Dalam hal ini, PT. Bumiprima Jaya bersama Bank terkait dalam pembuatan PPJB dan akad kredit telah melanggar ketentuan Pasal 42 Ayat (2) huruf d UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.


Untuk itu, Edy menyatakan, pihaknya dari LBH Makassar selaku kuasa hukum dari konsumen/user mendesak PT. Bumi Prima Jaya untuk mengembalikan seluruh biaya pembayaran yang diterima dari konsumen/user.


"PT. Bumi Prima Jaya untuk membayarkan pengganti kerugian yang telah dialami para konsumer/user," tuturnya.


Serta Bank pemberi fasilitas KPR untuk segera mengambil langkah penyelesaian dan mencabut fasilitas KPR PT. Bumi Prima Jaya karena telah merugikan konsumen in casus dan meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kami meminta Kapolda Sulsel untuk segera melakukan penyelidikan/penyidikan terkait dugaan tindak pidana dalam kasus ini," pungkasnya. 


Hingga berita ini ditayangkan, pihak PT. Bumi Prima Jaya belum memberikan keterangan ihwal dugaan penipuan tersebut.


Penulis: Darsil Yahya/B