Skip to main content

Larang Eks Napi Nyaleg, KPU Malah Dilaporkan ke DKPP

kpu
Anggota Komisioner KPU, Ilham Saputra saat diwawancarai usai diskusi publik 'pemilu berintegritas' di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta. (KABAR.NEWS/Ruslan)

KABAR.NEWS, Jakarta - Akibat melarang eks narapidana korupsi ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, KPU pun dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan tersebut diajukan oleh salah satu kandidat dari Provinsi Aceh.

Namun Komisioner KPU, Ilham Saputra tidak merinci siapa yang melaporkan pihaknya ke dewan etik DKPP. Namun KPU tetap pasang badan jika dilaporkan, apalagi caleg dari DKI Jakarta.

"Tidak hanya itu, kami (KPU) sudah dilaporkan ke DKPP oleh salah satu kandidat di Aceh. Kemudian di DKI Jakarta apalagi, kami hadapi lah. KPU akan tetap istiqomah. Karena menurut kami, ini adalah salah satu cara menegakkan proses demokrasi yang baik dan memberikan calon yang bersih kepada masyarakat, sehingga ke depannya kita punya calon terbaik," ujar Ilham Saputra usai diskusi publik 'Pemilu Berintegritas' di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Terkait adanya sejumlah kandidat yang melaporkan sikap KPU ke DKPP, Ilham Saputra justru memberikan apresiasi. Karena kandidat yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU dapat menempuh jalur hukum dengan melapor ke DKPP.

"Ya itu jalan bagus menurut saya, karena kanalnya sudah ada, jika orang menemukan potensi pelanggaran kode etik ya laporkan ke DKPP. Kami hormati saja dan kami siap hadapi," imbuhnya

Larangan caleg mantan napi masuk di kontestasi Pileg, untuk memberikan pilihan terbaik kepada masyarakat dan masyarakat dapat memilih pemimpin yang jujur dan bersih.

Kejadian di Malang lanjut Ilham Saputra, jadi motivasi KPU. Menurutnya, pernah terjadi eks koruptor nyaleg lagi, setelah terpilih dia Melaju ak yg tindakan korupsi lagi. Hal itu jadi pelajaran KPU.

"Artinya gini, di Sumut (Sumatra Utara) Malang dan beberapa orang itu sebetulnya sudah ada yang korupsi, masuk lagi, korupsi lagi di DPR. Ini adalah ikhtiar kami upaya kami agar hal-hal seperti ini tidak terjadi karena ada efek jera.

Kalau kemudian orang yang korupsi kami berikan masuk lagi, lalu korupsi lagi, waduh ini kan persoalan. Kita tak mau hal itu terjadi dan apa yang kami putuskan juga masukan dari masyarakat. Masyarakat mungkin sudah gemas melihat perilaku seperti ini sehingga kemudian kok KPU gak berikan terobosan hukum?. Inilah terobosan kami," ujarnya.

  • Ruslan

 

loading...