Kudeta Militer di Guinea: Presiden Disandra, Konstitusi Dihapus

KABAR.NEWS, Conakry - Presiden Guinea, Alpha Conde, dikudeta dari jabatannya oleh pasukan khusus militer negara ini pada Minggu (5/9/2021) waktu setempat. Tentara juga menahan Conde dan membubarkan pemerintahan.

Melansir Associated Press, Senin, proses kudeta Alpha Conde dari tampuk kekuasaan berlangsung berjam-jam setelah baku tembak terjadi di dekat istana kepresidenan di Ibu Kota Guinea, Conakry.

Junta militer kemudian mengumumkan di televisi pemerintah bahwa pemerintahan Conde yang berkuasa selama satu dekade terakhir, dibubarkan dalam sebuah kudeta yang jelas. Militer juga menghapus seluruh konstitusi dengan klaim menyelamatkan rakyat Guinea.

“Kami tidak akan lagi mempercayakan politik kepada satu orang. Kami akan mempercayakannya kepada rakyat,” kata Kolonel Angkatan Darat Guinea, Mamadi Doumbouya, yang memimpin kudeta tersebut.

Pasca kudeta, pasukan khusus Guinea juga menutup perbatasan negara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Junta juga mencopot Gubernur Conakry diganti oleh militer.

Mamadi Doumbouya memperingatkan setiap penolakan yang muncul akan dianggap sebagai pemberontakan terhadap pemimpin militer baru negara itu.

Doumbouya, yang pernah menjadi komandan unit pasukan khusus tentara, meminta tentara lain "untuk menempatkan diri mereka di pihak rakyat" dan tinggal di barak mereka. 

Kolonel angkatan darat itu mengatakan dia bertindak demi kepentingan terbaik bangsa, dengan alasan kurangnya kemajuan ekonomi oleh para pemimpin sejak negara itu memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1958.

Sementara, keberadaan Alpha Conde tidak diketahui selama berjam-jam sampai sebuah video muncul menunjukkan pemimpin berusia 83 tahun itu lelah dan kusut dalam tahanan militer.

Junta kemudian merilis pernyataan yang mengatakan Conde telah melakukan kontak dengan dokternya. Tetapi mereka tidak memberikan batas waktu untuk melepaskannya selain mengatakan: “Semuanya akan baik-baik saja. Ketika saatnya tiba, kami akan mengeluarkan pernyataan.”

Popularitas Conde mulai merosot sejak ia berusaha menambah masa jabatannya untuk periode ketiga. Dia mengatakan batasan masa jabatan tidak berlaku untuknya. Hal ini disinyalir memicu perbedaan di faksi militer.

Blok regional Afrika Barat yang dikenal sebagai ECOWAS dengan cepat mengutuk kudeta tersebut dan mengancam sanksi jika Conde tidak segera dibebaskan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mencuit bahwa dia sangat mengutuk “setiap pengambilalihan pemerintah dengan kekuatan senjata.”

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperingatkan militer untuk menghentikan kekerasan dan mendesak pihak berwenang di Guinea untuk menghindari tindakan "ekstra-konstitusional" yang "hanya akan mengikis prospek Guinea untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran."