KPU Makassar Dituntut Transparan Soal Belanja Pilkada

Sejauh ini KPU Makassar belum lama ini mengaku belum dapat menyampaikan secara rinci, terkait penggunaan anggaran yang telah digunakan jelang pencoblosan 9 Desember mendatang.

KPU Makassar Dituntut Transparan Soal Belanja Pilkada
Ilustrasi.(Kabar.News)






KABAR.NEWS, MAKASSAR - Transparansi dalam penggunaan anggaran Pilkada yang digunakan KPU Makassar terus didesak sejumlah pihak. Totalnya diketahui mencapai Rp84 Miliar dari dana hibah Pemkot Makassar. Sehingga, mau tak mau harus dipublikasikan ke masyarakat. 

Hanya saja, sejauh ini KPU Makassar belum lama ini mengaku belum dapat menyampaikan secara rinci, terkait penggunaan anggaran yang telah digunakan jelang pencoblosan 9 Desember mendatang.

Pakar Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Sukri Tamma menilai, alasan KPU belum bisa merilis, lantaran masih ada sejumlah proses yang belum rampung dan membutuhkan anggaran. 

"Karena kalau dipublish juga masih estimasi, tentu saja masyarakat tidak perlu diberikan data estimasi ya, harus angka pasti yang memang bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya saat dihubungi, Jumat (4/12/2020). 

Sehingga, menurutnya, wajar saja jika KPU belum dapat menyampaikan secara kumulatif dan rinci. Mengingat sejumlah tahapan belum selesai. 

"Jadi kalau misalnya dirilis sekarang akan ada pergeseran, khawatirnya jika dirilis sekarang dana-dana yang belum dirilis bisa jadi tidak tercover di dalamnya ini bisa menimbulkan pertanyaan," katanya.

Selain itu, sebelum menjadi dokumen publish perlu dicek dulu kepada pihak yang berwenang, jika telah sesuai berdasarkan ketentuan yang ada, baru dapat dipublikasikan.

"Bahwa inilah hasil anggaran atau realisasi anggaran KPU selama pilkada ini, jadi tentu proses pilkada masih berjalan, sampai kemudian angka pasti yang sudah diverifikasi sesuai ketentuan," paparnya.

Sehingga, kata Sukri, KPU tidak perlu terburu-buru menyampaikan anggaran yang sejauh ini telah digunakan. Kalaupun, KPU mau menyampaikan selama proses berlangsung boleh saja, namun tidak diwajibkan. 

"Tapi yang wajib berdasarkan aturan pada proses nanti setelah selesai memberikan laporan realisasi anggarannya setiap tahapan digunakan dengan nominal," terangnya.

Terpisah, Pakar Politik Unhas lainnya, Andi Lukman Irwan mengatakan, prinsip pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu transparansi yang harus dilihat masyarakat.

Sehingga, kata Andi Lukman, ada kepercayaan masyarakat kepada KPU Makassar selaku penyelenggara pilkada."Maka kemudian penting untuk mempublikasikan kepada publik untuk melihat detail seperti apa pemanfaatan anggaran apalagi masyarakat kemudian tak tahu sekali periode sebelumnya terjadi pelanggaran pengelola keuangan negara yang terlibat hukum," katanya, saat dihubungi.

Setelah proses audit selesai, maka KPU harus mempertanggungjawabkan dan mempublikasikan seluruh penggunaan anggaran."Karena memang pilkada ini kan tidak seperti tahun 2018 lalu hanya diikut satu pasangan saja, ini diikuti 4 paslon," sambungnya.

"Saya kira semua selesai audit usai pilkada bergulir terkait semua pemanfaatan anggaran, kan semua akan dipertanggungjawabkan KPU selaku penguasaan anggaran dalam hal kesekretariatan, harus pemanfaatan dana yang ada disitulah nanti audit harus transparan ke publik," pungkasnya.

Penulis: RAHMA AMIN/A