Skip to main content

KPU Belum Pasti Terapkan Sistem e-Rekap di Pilkada 2020

KPU Belum Pasti Terapkan Sistem e-Rekap di Pilkada 2020

Petugas KPPS saat melakukan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Kota Makassar. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dapat memastikan untuk menerapkan sistem rekapitulasi suara berbasis elektronik atau e-Rekap pada Pilkada serentak 2020.


Baca juga: PKB Sulsel: Cak Imin Sangat Pantas Jadi Ketua MPR

Pasalnya, KPU hingga saat ini masih terus mencari payung hukum menerapkan e-Rekap. Sebab, proses rekapitulasi suara secara manual yang selama ini berdasar Undang-undang nomor 7 tahun 2017.


"Kita masih diskusi (landasan hukum e-Rekap)," kata Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).


Ilham mengakui, KPU ingin menerapkan e-Rekap dengan tujuan memudahkan proses rekapitulasi di tingkat daerah. Berkaca dari perselisihan hasil pemilu (PHPU) di MK, kebanyakan pemohon menggugat hasil rekap di tingkat Kecamatan.
 

"Kita berharap (e-Rekap) ini bisa langsung kita cut (rekap di Kecamatan). Sebenarnya banyak sekali pilihannya, bisa e-Rekap di Kecamatan kemudian di kabupaten, atau kemudian bisa langsung di kabupaten (tanpa rekap di kecamatan)," ujar Ilham, dikutip dari Medcom.


Baca juga: Pilkada Sulsel 2020: NasDem Bakal Tak Usung Sejumlah Petahana

Selain itu, rencana penerapan e-Rekap di Pilkada 2020 juga masih perlu dibahas antara KPU dengan pemerintah terkait bagaimana model sistem rekapitulasi itu.


"Kita juga belum bicara ke DPR dan pemerintah apakah mereka setuju atau tidak. Kalau setuju, e-Rekap seperti apa yang diinginkan pemerintah, DPR, dan KPU. Sama atau tindak? Ini masih jadi diskusi kita," kata Ilham.
 
 
Ide mengenai e-rekap diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Selain sistem itu, Kemendagri juga mendorong e-voting pada pemilu mendatang.