Skip to main content

KPK Tetapkan Tersangka Baru Proyek PLTU Riau-1

KPK
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif.


KABAR.NEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Kali ini CEO PT Borneo Lumbung Energy and Metal, Samin Tan ditetapkan sebagai tersangka. 


Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan penetapan tersangka terhadap Samin Tan terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Barubara (PKP2B). 


Baca Juga:


"Dari bukti-bukti didapatkan, KPK meningkatkan status penanganan perkara ini ke penyidikan sejak 1 Februari 2019 dengan tersangka SMT (Samin Tan) selaku pemilik perusahaan PT BLEM (Borneo Lumbung Energy and Metal)," ujarnya dikutip dari detikcom, Jumat (15/2/2019). 


Hasil penyidikan yang dilakukan KPK, diduga Samin memberikan suap sebesar Rp 5 miliar kepada Eni Saragih untuk pengurusan terminasi PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


"Untuk menyelesaikan persoalan terminasi Perjanjian Karya tersebut, SMT diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni Maulani Saragih terkait permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKR dengan Kementerian ESDM," ujarnya.


Dijelaskan Laode, sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR dan anggota Panja Minerba Komisi VII, Eni Saragih diduga KPK telah menyanggupi permintaan Samin Tan dan berupaya memengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM. 


Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta uang kepada Samin Tan untuk keperluan suaminya, Al Khadziq yang mengikuti Pilkada Temanggung, Jawa Tengah (Jateng)


"Pada Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka SMT melalui staf tersangka dan tenaga ahli Eni di DPR, sebanyak dua kali dengan total Rp5 miliar yakni 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar," kata Laode.


Atas perbuatannya Samin Tan disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
 

 

loading...