Skip to main content

KPK Duga Kasus Suap Meikarta Dilakukan Sejak Bulan April

Kpk
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. (Int)

KABAR.NEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, aliran dana suap proyek Meikarta oleh sejumlah pejabat sudah dilakukan sejak April 2018.

Diketahui, proyek raksasa tersebut telah menyeret nama Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan jajarannya sebagai tersangka.

"Kami duga realisasi commitment feeterkait perizinan Meikarta ini sudah dilakukan sejak April 2018," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah

KPK menyebut total commitment fee di balik proyek itu Rp 13 miliar. Sedangkan pada saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (14/10) baru terungkap pemberian Rp 7 miliar yang terealisasi.

"Diduga aliran tersebut dilakukan melalui sejumlah kepala dinas dan ada bagian Bupati di sana," ucap Febri.

Dalam perkara ini, setidaknya ada sembilan tersangka yang sudah ditetapkan, termasuk Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Menindaklanjuti perkara itu, KPK juga sudah menggeledah 12 lokasi, termasuk rumah CEO Lippo Group James Riady.

Pemerintah Minta Meikarta Disetop Sementara Sejak Maret 2018

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Budi Situmorang mengaku telah menyurati Kabupaten Bekasi agar pengembang Meikarta menyetop sementara proyek tersebut sejak Maret tahun ini. Pembangunan proyek Meikarta dinilai belum sesuai rencana tata ruang Bekasi.

"Jadi kita memang memaksa mereka supaya berhenti dulu, urus izin," kata Budi.

Menurutnya, saat itu proyek Meikarta dihentikan sementara pengerjaannya. Namun Direktur Lippo Cikarang Lora Oktaviani mengatakan saat ini pengerjaan megaproyek senilai Rp 278 triliun tersebut masih terus berlangsung di lapangan.

"Salah satunya masih berjalan. Mungkin bisa lihat ke lapangan," katanya. 



loading...