Korsupgah KPK Soroti Pemkot Makassar Lemah Pertahankan Aset

Sejumlah aset milik Pemkot Makassar lepas setelah kalah di pengadilan.

Korsupgah KPK Soroti Pemkot Makassar Lemah Pertahankan Aset
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto bersama Korsupgah KPK, Wilayah IV, Niken Ariati di Balai Kota Makassar, Rabu (17/3/2021). (Foto: Humas Pemkot Makassar)












KABAR.NEWS, Makassar - Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK wilayah Sulsel menyoroti minimnya aset Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Hal ini diakui Direktorat Kopsurgah KPK Wilayah IV, Niken Ariati.

Niken mengatakan bahwa kali ini pihaknya menyoroti Kota Makassar bahkan tak memiliki sertifikat aset. Hal ini disayangkan Niken, pasalnya seharusnya Kota Makassar sebagai sentra Indonesia Timur sudah harus melek aset. 

"Sebenarnya di awal dulu, kami sudah pernah ke sini. Karena konsen saya, tahun lalu belum ada sertifikat aset Pemda yang keluar. Satu pun. Makanya saya bilang, 2021 saya tidak mau lagi," tutur Niken di Balai Kota Makassar, Kamis (17/3/2021). 

Olehnya itu, Niken menekankan pada Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto bahwa Pemkot Makassar harus segera mengajukan sertifikat aset tersebut. Sebab menurut Niken, hal ini penting untuk keamanan secara aspek legal. 

"Harus ada sertifikat yang keluar dan berapa targetnya akan dipantau. Karena tadi pengamanan alas hak secara legal yuridis itu penting, kemudian pemanfaatan," tuturnya.

Niken menyayangkan jika Pemkot Makassar harus kalah dalam mempertahankan aset. Sebab kata ia, KPK juga akan mendorong hak kepemilikan aset untuk Pemerintah Daerah (Pemda). 

"Kalau kami, negara gak boleh kalah. Kalau memang dalam prosesnya ada pelanggaran pidana, bisa kita koordinasikan. Engga boleh kalah. Kalah, dilanjutkan lagi di PK. Nanti kita dorong lah dengan segala cara. Kuncinya di Pemda sendiri," tuturnya.

Sementara Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto juga mengakui lemahnya penguatan kepemilikan aset secara aspek legal oleh Pemkot Makassar selama ini. Olehnya itu, Danny berharap pihaknya dapat terus berkoordinasi bersama KPK dalam penanganan aset lemah secara legalitas tersebut. 

"Kita kalah di Tallo, kita kalah di Panampu, itu ada apa dalam 2 tahun kita kalah. Jadi saya idamkan datang KPK. Saya tidak tahu, karena saya kehilangan 2 tahun ini. Itu kan dia gugat SK saya. Saya sudah lapor ke KPK, itu contoh," keluh Danny.

Danny juga tegas akan terus mengupayakan aset-aset sebelumnya dimenangkan di pengadilan. Dirinya mengakui, bahwa lemahnya Pemkot selama ini menjadi kesempatan kemenangan pihak tertentu. 

"Kita akan cari bukti baru. Mudah-mudahan memang kita kalah karena di pengadilan, bukan karena mengalahkan diri. Saya banyak yang itu hari saya temukan, mengalahkan diri memang, sengaja diperlemah. Tidak bisa begitu. Tidak menuduh orang, ini baru dugaan. Tapi rasanya mirip-mirip itu," ucapnya.

Penulis: Fitria Nugrah Madani/C