Komite III DPD RI Cek Pelayanan Jemaah Haji di Embarkasi Makassar
* Minta Kemenag memperhatikan kebutuhan lansia
Arya Wicaksana 
KABAR.NEWS, Makassar – Komite III DPD RI yang dipimpin langsung ketua Komite Hasan Basri melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk meninjau pelaksanaan dan pelayanan jemaah haji.
Kunjungan kerja tersebut berkenaan dengan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah.
Pada kunjungan tersebut delapan Anggota Komite III DPD RI yakni Hasan Basri, Lily Amelia Salurapa, Zainal Arifin, Djafar Alkatiri, Muhammad J. Wartabone, Rahmijati Jahja, Almalik Pabbabari,
Dan Yance Samonsabra hadir dalam giat tersebut.
Rombongan Komite III DPD RI diterima langsung oleh Pejabat Sekretaris Daerah Sulsel Andi Darmawan Bintang, di kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Rabu (31/5/2023).
Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel dan juga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).
Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri menyampaikan kunjungan kerja ini untuk mengawasi dan mengecek kesiapan pemberangkatan haji khususnya di Indonesia bagian Timur.
“Pengawasan ini dalam rangka mengecek kesiapan jemaah haji khususnya di Indonesia Timur serta kesiapan dalam pemberangkatan,” ucapnya.
Setelah mendengar penjelasan dari perwakilan Kementerian Agama Sulsel, jika kuota jemaah haji lansia tahun ini mengalami penambahan, bahkan dari penambahan 8 ribu kuota lansia Sulsel bertambah 400 lebih.
“Persoalan dari tahun ketahun yang dihadapi adalah masalah jemaah lansia, sehingga kita ingin pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan jemaah haji lansia, khusus dari sarana dan prasarana mulai dari asrama haji, hingga di Tanah Suci,” kata Hasan Basri
Sementara Anggota DPD RI asal Sulsel Lily Amelia Salurapa mengatakan, pasca pandemi Covid-19, kuota lansia untuk embarkasi Makassar mengalami peningkatan, termasuk adanya tambahan kuota lansia yang diberikan pemerintah
“Kami ke sini ingin melihat langsung sarana dan prasarana bagi jemaah haji, kita ingin memastikan kebutuhan jamaah haji khusus lansia terpenuhi,” Kata Lily.
Sementara itu, Anggota DPD RI Djafar Alkatiri, mengungkapkan persoalan yang dihadapi pemerintah dalam proses jemaah haji tahun ini, termasuk bertambahnya jumlah kuota bagi lansia.
Hal itu menurutnya perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah, apa lagi tahun ini kuota bagi pendamping dari keluarga lansia dihilangkan.
“Ini yang menjadi problem ketika jemaah haji lansia yang memerlukan perhatian khusus, namun dibebankan kepada pendamping haji dan tenaga medis, atau jamaah lainnya, jelas berbeda jika keluarga yang memberikan pelayanan,” katanya
Termasuk juga adanya permintaan dari dinas kesehatan tentang penambahan tenaga medis kesehatan untuk setiap kloternya, dimana saat ini setiap kloter cuma didampingi satu dokter dan dua perawat.
Namun usulan penambahan tenaga medis akan menjadi pertimbangan dan bahan bagi Komite III untuk mendiskusikannya bersama kementerian agama
“Iya, ini juga akan jadi bahan diskusi kami kepada pemerintah, namun kita akan memantau langsung proses pelayanan kesehatan yang diberikan tim medis di tanah suci saat jemaah haji melaksanakan ibadah,” katanya
