Skip to main content

Komisi XI DPR RI: BPJS Kesehatan Masih Defisit, Gagal Bayar Rp15 T

Komisi XI DPR RI: BPJS Kesehatan Masih Defisit, Gagal Bayar Rp15 T
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, menyebut BPJS Kesehatan masih mengalami defisit neraca keuangan meski pemerintah telah memberikan suntikan dana sebesar Rp13,5 triliun.


Amir Uskara menjelaskan, suntikan dana ke BPJS Kesehatan diperuntukkan membayar selisih kenaikan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat dan daerah, serta Peserta Penerima Upah (PPU) kelompok pemerintah.


"Namun Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) masih gagal bayar Rp15,5 triliun. Jadi, situasi sekarang BPJS Kesehatan masih defisit," ujar Amir Uskara di Jakarta, Kamis (20/2/2020).


Baca juga: DPR Tolak Kenaikan Iuran Kelas 3 BPJS Kesehatan


Ketua Fraksi PPP itu khwatir, defisit keuangan BPJS Kesehatan yang belum bisa diselesaikan akan berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. Sebab itu pemerintah harus mencari berbagai cara untuk menyelamatkan  defisit yang dialami oleh BPJS.


Selain itu, kata Amir, frontloading atau pembayaran di muka defisit BPJS kesehatan hanya menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek. Menurutnya hal yang lebih urgen dari kompleksitas masalah BPJS Kesehatan adalah perbaikan data penerima iuran.


"Pemerintah perlu memperhatikan defisit anggaran sebagai konsekuensi dari pembayaran dimuka BPJS kesehatan," pintah Amir.


Diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk PBI telah berlaku sejak Agustus 2019. Sedangkan untuk golongan TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah pada Oktober 2019.


Baca juga: Puluhan Ribu Warga Miskin Pangkep Belum Tercover PBI BPJS Kesehatan


Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Pasal 34 Perpres nomor 75 Tahun 2019. Pada beleid itu, tarif iuran kelas mandiri III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

 

Lalu, iuran kelas mandiri II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu. Terakhir, iuran peserta mandiri kelas I melonjak dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.


Penulis: Mustawaf Ansar/CP/B

 

loading...