Komisi X : Anggaran Pendidikan Perlu Direformulasi

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran adalah pembiayaan yang langsung bisa tertuju kepada murid atau mahasiswa .

Komisi X : Anggaran Pendidikan Perlu Direformulasi
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda.Int






KABAR.NEWS,Jakarta--Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda berharap, anggaran 20 persen untuk pendidikan ke depannya bisa direformulasi dan dipertajam. Pada tahun ini, anggaran 20 persen tersebut memiliki nilai Rp 550 triliun dan dibagikan ke berbagai kementerian/lembaga termasuk ditransfer ke daerah.

Huda menjelaskan, dari total anggaran pendidikan hanya sebanyak Rp 81 triliun dibagikan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai rumah penyelenggara pendidikan. Sementara itu, sebanyak Rp 55 triliun dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag). Kementerian/lembaga lainnya mengelola Rp 35 triliun, dan sisanya untuk pemerintah daerah.

"Kita ingin komponen-komponen ini direformulasi. Apakah diumungkinkan direformulasi ulang dengan catatan penting bahwa difokuskan kepada beberapa isu pokok yang perlu kita cicil, untuk terus kita selesaikan dalam waktu secepat-cepatnya," kata Huda, dalam RDP virtual dengan Kemendikbud RI, Rabu (3/2), dikutip di laman Republika.com.

Dia pun mendorong, agar anggaran 20 persen ini bisa direformulasi dan diarahkan agar bisa lebih bermanfaat bagi peserta didik. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran adalah pembiayaan yang langsung bisa tertuju kepada murid atau mahasiswa kita.

Huda menjelaskan, ketika dikomparasi indeks pembiayaan siswa Indonesia dengan negara lain masih berjarak cukup besar. "Ini yang saya kira ke depan, apa yang kita sebut sebagai reformulasi itu menjadi penting," kata dia menegaskan.

Selain itu, reformulasi anggaran juga perlu dikaitkan dengan isu kesejahteraan guru. Ia mengatakan, saat ini skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menjadi perdebatan dan sebenarnya ditolak oleh guru honorer. Menurutnya, perlu ada semacam afirmasi reformulasi anggaran terkait hal ini.

Permasalahan pendidikan lainnya adalah dari aspek pemenuhan sarana prasarana. Menurutnya, saat ini masih banyak ketimpangan sarana prasarana antardaerah dan menjadi catatan kritis ketika membahas mengenai isu-isu fundamental pendidikan.

"Tata kelola guru, peningkatan kualitas guru dan mutu termasuk di dalamnya perguruan tinggi LPTK dan seterusnya juga menjadi bagian dari reformulasi ulang terkait dengan anggaran 20 persen ini," kata dia lagi.(*)

Artikel ini sudah pernah tayang di laman Republika.com dengan judul yang sama pada Rabu 03 Februari 2021.