Komisi C Kritik Proyek Parkir Bertingkat di CPI

Dewan : PJ Walikota Jangan Jadi Pelayan Investor, Sementara Pemerataan Infrastruktur Diabaikan

Komisi C Kritik Proyek Parkir Bertingkat di CPI
Masjid 99 Kubah yang berada di kawasan CPI Makassar.

KABAR.NEWS, MAKASSAR - Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Abdi Asmara mengkritik proyek pembangunan parkir bertingkat yang nantinya akan dibangun di kawasan CPI oleh Pemkot Makassar. 

Selain karena proyek itu tidak jelas sumber anggarannya, juga kata dia, karena parkir bertingkat itu dikhawatirkan tidak jelas peruntukannya untuk warga Makassar, sehingga berpotensi menjadi bangunan yang tidak terpakai.

"Kemarin anggarannya diajukan di perubahan, sementara APBD Perubahan tidak pernah disahkan. Lalu itu pakai anggaran dari mana. Kedua Pak Gubernur sendiri yang menyampaikan saat HUT kota kemarin bahwa proyek itu dibiayai oleh Pemprov," terang legislator Demokrat itu, Senin (17/11/2020).

Olehnya ia mengaku heran bila kemudian Pemkot sudah akan membongkar pagar pantai losari dan tidak lagi membiarkan pengunjung memarkir kendaraannya di dalam, sementara parkir bertingkat CPI belum ada.

"Membuat program kita liat dulu bagaimana perencanaannya. Siapa yang mau parkir di situ. Apa kebutuhan masyarakat, apakah punya manfaat untuk warga. Parkir bertingkat diprioritaskan sementara infrastruktur lain yang lebih mendesak diabaikan,"kata Abdi.

Lanjut Abdi memberi contoh bahwa pembangunan parkir bertingkat di CPI getol dilanjutkan Pemkot, sementara masalah yang lebih mendesak seperti perbaikan drainase, pembangunan jalan di pemukiman warga yang masih tanah lapang diabaikan.

"Lihat kalau hujan terjadi genangan, artinya drainase harus menjadi fokus prioritas, begitu juga jalan lingkungan yang masih banyak lingkungan yg berupa tanah. Ini yg harus menjadi perhatian,"katanya.

Abdi menilai kalau Pemkot hanya fokus menyenangkan investor ketimbang menyenangkan hati warganya yang berharap adanya pemerataan infrastruktur.

"Harus pemerataan bukan karena permintaan dari pada investor, mereka mau dibangunkan akhirnya ada terbengkalai ditempat lain, itulah kami sehingga saya selalu mengatakan bahwa pemerataan pembangunan ini harus jelas. Indikatornya apa? Tidak boleh seenaknya pemerintah membangun suatu fasilitas yang kita belum tahu fasilitas ini kepentingan untuk siapa," tutup Abdi.

Penulis: Rahma Amin/B