Klaim Tak Melanggar, Rudy Ngotot Lelang Jabatan Pemkot Makassar

- Bedakan lelang dan pergantian jabatan

Klaim Tak Melanggar, Rudy Ngotot Lelang Jabatan Pemkot Makassar
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin. (DOK. KABAR.NEWS)






KABAR.NEWS, Makassar - Rencana lelang jabatan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi polemik sebab diindikasi melanggar peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Olehnya itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin diminta sejumlah pihak untuk tidak melakukan lelang jabatan dan menunggu Wali Kota Makassar definif untuk melakukan hal tersebut. 


Namun, dugaan pelanggaran tersebut dibantah Rudy dan menegaskan bahwa dirinya tak melakukan pelangggaran untuk mengajukan lelang jabatan. Dia bilang, rencana tersebut bukan dengan mengganti pejabat, melainkan mengisi jabatan yang lowong.


"Jadi bedakan pergantian dan pengisian. Pergantian kalau ada orang di sini kita ganti, itu tidak boleh menurut surat edaran mendagri. Tapi ini kosong mau diisi, itu beda. Pengisian yang akan kita lakukan. Pengisian jika sudah ada izin pusat maka kita isi, itu penting," tutur Rudy di rumah jabatannya, Makassar, Selasa (29/12/2020). 


Rudy menegaskan bahwa lelang jabatan juga berkaitan dengan masalah pelayanan. Dia hanya ingin memastikan pelayanan di Pemkot Makassar tidak terkendala sebab adanya kekosongan jabatan. 


"Masalah pelayanan tidak bisa menunggu, Anda masyarakat disuruh tunggu, mau tidak? Nah, fungsi pelayanan itu utama dan pemerintahan melayani makanya segera memaksimalkan pelayanan dengan mengisi yang kosong makanya diizinkan oleh regulasi," tegas dia.


Rudy mengklaim bahwa pemerintah pusat pun juga sejalan dengan pihaknya yang tak ingin Pemkot Makassar tak maksimal melakukan fungsi pelayanan.


"Saya yakin pusat tidak ingin pemerintahan jalan pincang, nantilah, secepatnya. Masalah pelayanan adalah utama dan tanggung jawab saya makanya harus secepatnya," tandad Rudy.


Penulis: Fitria Nugrah Madani/B