Skip to main content

Ketua Fraksi Golkar Nilai TP2D Lecehkan Institusi Dewan

Ketua Fraksi Golkar Nilai TP2D Lecehkan Institusi Dewan
Ilustrasi Gedung DPRD Sulsel. (KABAR.NEWS/Arya wicaksana)

KABAR.NEWS, Makassar - Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid menanggapi pernyataan anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sulsel, yang mengaku tak pernah mencampuri urusan anggaran reses anggota DPRD.

Menurut Kadir, berdasarkan laporan sekretaris dewan saat rapat Badan Anggaran (Banggar) beberapa waktu lalu, bahwa setiap pencairan anggaran khususnya dana reses Anggota DPRD Sulsel, harus melalui disposisi TP2D.


Baca juga:

“Itu betul. Berdasarkan laporan sekwan dimana kalau mau dicairkan harus minta disposisi atau persetujuan dari sang sekretaris dan itu sempat dibicakan di banggar dan saya sempat marah saat itu,” ujar Kadir Halid saat dihubungi, Jumat (9/11/2018).

Kadir berpendapat apabila memang TP2D ingin mengatur pencairan anggaran dana reses, maka hal itu menurut Kadir merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif. 

Bahkan Kadir dan beberapa legislator DPRD Sulsel, enggan melakukan reses apabila TP2D ikut campur urusan dewan. 

“Dan sampai saya katakan dalam rapat banggar yang dihadiri oleh sekda sebagai ketua tim TPAD bahwa tidak usah kita reses kalau harus ada disposisi oleh TP2D dan itu menurut saya adalah pelecehan,” tegas Kadir.

Sebelumnya, Anggota TP2D Jayadi Nas mengaku bahwa pihaknya tidak pernah merintangi proses pencairan anggaran reses anggota dewan. 

“Tidak ada itu, bahkan kita sampaikan kepada kepala BPKD cairkan dana dewan kalau memang itu memenuhi persyaratan secara administratif dan bisa dipertanggung jawabkan,” ujar Dr. Jayadi Nas di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (7/11/2018).

“Kuasa pemegang anggaran kan bapak-bapak semua (anggota dewan), bukan urusan kami? Di TP2D juga tidak ada surat yang keluar,” tambah Akademisi Unhas ini.

Polemik tugas pokok dan fungsi TP2D hingga saat ini menjadi pro-kontra di kalangan Anggota DPRD Sulsel. Rencana hak interpelasi masih mewacana khususnya di Fraksi Golkar, yang akan tetap mengajukan hak itu apabila TP2D bekerja di luar tupoksinya.

“Kalau tidak ada perubahan, ya fraksi golkar akan ajukan hak interpelasi,” pungkas Kadir.
 



loading...