Skip to main content

Ketua Demokrat Jatim Sarankan SBY Merapat ke Jokowi

Demokrat
Ketua Demokrat Jatim, Soekarwo (kiri) bersama Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan istri.(INT)


KABAR.NEWS, Surabaya - Partai Demokrat di Pilpres 2019 benar-benar ingin menunjukkan akan ikut berpartisipasi, tidak seperti pada Pilpres tahun 2014 lalu yang memilih abstain. Hanya saja, sampai saat ini, Demokrat terlihat galau menentukan pilihan apakah bergabung ke koalisi Joko Widodo (Jokowi) atau ke Prabowo Subianto. 


Ketua Demokrat Jawa Timur (Jatim) Soekarwo usul agar Ketua Umum (Ketum) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk merapat ke Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. 


Ia menyarankan hal tersebut karena beberapa faktor, salah satunya adalah usungan Demokrat di Pilgub Jatim lalu yakni Khofifah Indar Parawansa yang terang-terangan mendukung Jokowi di Pilpres 2019 nanti. 


"Kalau saya mengusulkan ke pusat, gubernurnya yang diusung Demokrat (Khofifah) sudah mengambil keputusan mendukung Pak Jokowi. Jadikanlah pertimbangan untuk mendukung Jokowi. Itu harus dijadikan variabel pertimbangan DPP," ujar Soekarwo dikutip dari Kumparan, Minggu (22/7).


Saran tersebut pun bisa saja menjadi pertimbangan buat SBY, mengingat Pakde Karwo sapaan akrabnya merupakan salah satu orang dekat SBY di Demokrat. 


Selain itu, Soekarwo menyatakan bahwa partainya telah menutup opsi poros ketiga meski masih ada partai-partai yang belum memutuskan dukungan di pilpres seperti PAN, Gerindra, dan PKS.

 
“Dengan PAN juga tidak cukup, tidak sampai 20 persen. Saya rasa tidak ada alternatif ketiga. Terakhir kan Cak Imin ke Jokowi," ucapnya.


Karena itu, Soekarwo dalam pengarahannya di Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) tersebut meminta mandat kepada peserta yang hadir untuk kemudian menyampaikannya ke DPP Partai Demokrat terkait dukungan ke Jokowi di pilpres.


Soekarwo juga memuji kinerja Jokowi selama ini, ia menilai bahwa kinerja Jokowi sudah on the track. Terlebih pada kebijakan yang berbasis kerakyatan. 


Hanya saja, ia menyarankan agar ada perbaikan di sektor ekonomi, seperti anjloknya nilai tukar rupiah yang membuat perekonomian semakin melemah. 


Untuk itu, Soekarwo menyarankan agar pemerintah sedikit mengurangi pembangunan infrastruktur. Terutama yang menyerap anggaran besar. Pihaknya menyarankan anggaran negara lebih dialokasikan kepada rakyat miskin.


“Dari pada uangnya untuk bayar bunga yang balik modalnya lama. Lebih baik untuk rakyat kecil. Untuk pembiayaan UMKM,” tandasnya.


Sementara itu, hingga kini DPP dan Majelis Tinggi masih menggodok opsi dukungan di pilpres antara Jokowi dan Prabowo.