Skip to main content

Kepala LLDIKTI Wilayah IX Siap Dicopot Jika Terbukti Lakukan Pungli

kabar.news
Prof Jasruddin. (IST)

 

 

KABAR.NEWS, MAKASSAR - Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo, Prof Jasruddin mengaku siap dicopot dari jabatannya jika terbukti melakukan pungli dana bantuan Covid-19.

 

"Saya siap diinvestigasi dan saya siap menanggung risikonya jika ada bukti-bukti yang ditemukan," ucap Prof Jasruddin kepada KABAR.NEWS di ruang kerjanya di Jl. Bung, Tamalanrea, Kota Makassar, Senin (13/7/2020).

 

Prof Jasruddin mengatakan, hal demikian karena ia menganggap tidak pernah melakukan pungli. Bahkan ia merasa terganggu dengan tudingan tersebut.

 

"Itu saya sampaikan kata itu karena ada masalah korupsi soal dana Covid-19, kalau untuk bidik misi saya kira tidak permasalahkan itu karena masalahnya saya anggap sudah selesai. Tapi kata korupsi itu jujur saya sedikit terganggu," ujarnya. 

 

Sebelumnya, Prof Jasruddin disoal kerena diduga melakukan pungli terhadap dosen dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dinaunginya dengan meminta sumbangan yang mengatasnamakan dana bantuan Covid-19--bagi warga yang terdampak namun sebagian dana tersebut diduga masuk ke rekening pegawai LLDIKTI.


Berita terkait: Dugaan Pungli di LLDIKTI Wilayah IX, Mahasiswa Desak Prof Jasruddin Dicopot


Bahkan Prof Jasruddin menampik jika sumbangan tersebut juga dibebankan kepada para dosen. Ia pun mengatakan  jika pengumpulan sumbangan tersebut hanya diumbau kepada PTS.

 

 

"Pungutan itu bukan pada dosen tapi pada perguruan tinggi," jelasnya. 

 

Guru Besar UNM itupun membeberkan kronologi awal mula LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo mengumpulkan sumbangan kepada perguruan tinggi yang dinaunginya.

 

Dirinya menjelaskan bahwa pada saat meeting zoom dengan pimpinan perguruan tinggi.  Salah satu yang dibahas adalah membicarakan tentang model perubahan nama bidik misi ke Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

 

Namun saat di sela-sela pembahasan itu ada beberapa peserta yang mempertanyakan kenapa LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo tidak melakukan semacam koordinasi pengumpulan dana untuk bantuan Covid-19.

 

"Jawaban kami adalah itu tidak kami lakukan karena semua PTS yang ada di wilayah IX sudah melakukan dan itu kita hanya mengontrol saja jadi kita merasa tidak perlu lagi mengumpulkan dana seperti LLDIKTI di wilayah lain," tuturnya.

 

Namun, ada beberapa saran yang masuk dan mengatakan bahwa kenapa kita (LLDiKTI Wilayah IX) tidak melakukan upaya itu untuk kebersamaan. Salah satu caranya adalah bagaimana membantu teman-teman atau staf di LLDIKTI Wilayah IX yang berdampak Covid-19.

 

Menganggap saran itu baik juga untuk dilakukan maka pihaknya pun menerima saran tersebut sehingga dibuatlah leaflet (brosur) dan mencantumkan nomor rekening sebagai tempat pengumpulan donasi. 

 

Bahkan bukan cuman brosur. Pada meeting zoom berikutnya LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo juga menyarankan agar pengumpulan dana itu dibuatkan surat untuk digunakan perguruan tinggi sebagai bahan diskusi dengan pihak yayasan.

 

"Dalam surat jelas untuk apa dan untuk siapa, jelas.Lalu kita juga posting di grup (Dosen dan PTS). Jadi sangat-sangat terbuka," bebernya. 

 

Namun dari 352 PTS yang ada dinaungan LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo tidak semuanya ikut menyumbang. Sehingga kemudian pada meeting zoom selanjutnya kembali dibahas total sumbangan yang telah dikumpulkan melalui rekening LLDIKTI. 

 

Serta melaporkan kepada pimpinan PTS yang menyumbang bahwa pihaknya juga akan memberikan bantuan kepada tenaga honorer dan staf LLDIKTI Wilayah IX yang dianggap terkena dampak Covid-19.  Setelah melaporkan kepada para pimpinan PTS ia mengaku jika pimpinan PTS tidak mempermasalah hal itu.

 

Usai berkoordinasi dengan PTS. Pihaknya pun melakukan rapat internal guna membentuk panitia penyaluran bantuan Covid-19. Dari bantuan itu terkumpul donasi sekitar 200 juta dimana donasi itu melebihi ekspetasi.

 

Bahkan menurutnya dampak Covid-19 bukan hanya berdampak pada honorer dan pegawai golongan rendah. Sehingga Prof Jasruddin mengatakan Kasubag LLDIKTI Wilayah IX juga mendapatkan bantuan kecuali kepala dan sekertaris.

 

Tapi semua Kasubag menolak menerima dan mereka hanya berperan sebagai penyalur bantuan sehingga memang bantuan masuk ke rekening pegawai namun bukan pungli melainkan sebagai panitia.

 

"Memang uang itu (Sumbangan) memang masuk ke rekening staf. Bukan sebagian tapi semuanya. Tapi ada dua versi, satu untuk mendapatkan bantuan yang kedua menjadi distributor," tandasnya.

 

Olehnya itu, Prof Jasruddin mengaku sangat siap jika diinvestigasi oleh pimpinannya dan dengan tegas menyatakan siap untuk dipecat jika terbuka melakukan pungli atau korupsi. 

 

"Saya siap diinvestigasi dan saya bertanggung jawab kalau ditemukan (KKN) karena saya sangat peduli dan anti korupsi juga. Sehingga kalau saya melakukan korupsi saya bisa dipecat bahkan saya minta sendiri untuk dipecat," kata Prof Jasruddin.

 

Sedangkan terkait penyunatan beasiswa bidik misi yang dilakukan pihak Universitas Andi Djemma Palopo (Unanda). Ia mengatakan sudah menerima laporan ihwal kasus tersebut dan pihaknya telah menindak lanjuti kasus tersebut pada tanggal 11 Oktober 2019.

 

Setelah timnya ke sana melakukan investigasi apakah benar ada penyunatan beasiswa bidik misi. Pihak Unanda pun mengakui telah melakukan penyunatan dan telah mengembalikan beasiswa tersebut.

 

Pihak Unanda memotong beasiswa bidik misi itu dengan dalih akan membagikan ke mahasiswa lain yang tidak mampu. Namun sesuai regulasi yang dikeluarkan LLDIKTI itu sama sekali tidak boleh dipotong sepeserpun. 

 

"Sudah jelas setiap regulasi kami bahwa penerima bidik misi itu satu sen pun tidak boleh potong," ucapnya. 

 

Maka setelah ada perubahan dari bidik misi ke KIP kuliah pihaknya mengirimkan surat kesedian kepada PTS untuk menjadi pengelola KIP kuliah dengan salah satu syarat tidak boleh memungut  biaya satu sen pun dari mahasiswa penerima bidik misi on goin dan KIP kuliah. 

 

Sehingga PTS yang merima program bidik misi tidak boleh memotong anggaran beasiswa tersebut. Namun jika PTS masih melakukan hal tersebut maka akan diberi sanksi. 

 

"Kita akan tegas. Kalau Unanda masih melakukan itu setelah batas waktu yang kami berikan maka kami pasti akan berikan sanksi dan sanksinya itu kita tidak akan berikan (Beasiswa bidik misi) lagi" pungkasnya. 

 

Ia pun menyangkan sikap Korlap Aliansi Pemuda Madani yaitu Abdul Gafur yang melakukan aksi unjuk rasa di Kemenristekdikti karena menurutnya ia dan rekan-rekannya tidak mengkorfimasi langsung kepada dirinya terkait persoalan tersebut 

 

"Andaikan saudara Abdul Gafur ini memberikan konfirmasi ke kami dia akan mendapatkan data yang lebih valid," cetusnya.

 

Kendati demikian, ia mengapresiasi aksi tersebut karena akan menjadi bahan evaluasi  pihak LLDIKTI Wilayah IX.

 

Sementara untuk kasus kenaikan jabatan fungsional dosen menurutnya itu bukan pelanggaran melainkan kebijakan yang ia buat.

 

"Yang kita buat kebijakan pemercepatan, itu kebijakan tidak ada aturan yang dilanggar. Tapi memang kebijakan itu tidak tercantum dalam peraturan atau pasal sehingga tidak ada aturan yang dilanggar. Tapi kebijakan percepatan," sebutnya. 

 

Sebelumnya, kata Prof Jasruddin, ada juga  kebijakan yang dianggap belum tentu benar namun beberapa rekannya mengatakan jika kebijakan itu benar. Hal itu terjadi saat dirinya mengeluarkan edaran bahwa bagi dosen yang telah mengajar lebih dari 2 tahun  dan tidak memiliki jabatan fungsional asisten ahli maka dia tidak berhak lagi mengajar.

 

Boleh mengajar kata dia, tapi tidak bisa memberi nilai dan pasti yang bersangkutan tidak boleh lagi menguji dan membimbing karena dia belum dosen. Sebab dosen itu harus mengerjakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).

 

"Kalau 3 ini terpenuhi mestinya dia mengurus jabatan fungsionalnya," terangnya. 

 

Apa yang terjadi, sampai hari ini belum ada dosen yang tidak mengajar gara-gara edaran itu. Yang terjadi adalah ribuan dosen yang telah memiliki jabatan fungsionalnya.

 

“Artinya apa, tidak ada yang dirugikan bahkan mengungtungkan karena dengan edaran itu mereka semua terpacu dan mekanismenya jelas. “

 

"Kalau ada yang melanggar yang mana yang melanggar. Itu kebijakan tidak ada yang merugikan orang lain justru menguntungkan orang lain," ungkapnya. 

 

Dia pun menambahkan, bahwa di LLDIKTI Wilayah IX begitu banyak jabatan fungsionalnya. Seperti asisten ahli, lektor jumlahnya ribuan. Ratusan lektor kepala dan puluhan pengusulan guru besar dengan kebijakan tersebut.

 

Sebelumnya, Aliansi Pemuda Madani melakukan aksi unjuk rasa di aksi di depan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Jakarta pada Jum’at (10/07/2020) lalu. Mereka mentuntut Prof Jasruddin mundur dari jabatannya sebagi Kepala LLDikti Wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan terindikasi melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

 

 

Penulis: Darsil Yahya/B

 

 

Flower

 

loading...