Kemenkeu Diminta Pantau Agar Harga Ecer Pulsa Tak Naik

pemerintah harus menindak tegas agen pulsa nakal yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk menaikan harga.

Kemenkeu Diminta Pantau Agar Harga Ecer Pulsa Tak Naik
Salah satu konter penjualan pulsa. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk memantau agar pengecer di tingkat bawah tidak menaikkan harga.Int






KABAR.NEWS,Jakarta--Kebijakan pemungutan pajak untuk pulsa, token dan voucher ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hanya distributor sampai tingkat II (server).

Olehnya, untuk memastikan tidak ada kenaikan ditingkat pengencer,Anggota Komisi XI DPR Jon Erizal meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memantau agar pengecer di tingkat bawah tidak menaikkan harga.

"Saya sangat berharap pemerintah melalui Kemenkeu Dirjen Pajak harus betul-betul memantau, jangan kesempatan ini tujuannya baik tapi dimanfaatkan  pedagang untuk menaikkan harga," kata Jon dikutip di Republika,Senin(1/2/2021)

Menurutnya pemerintah harus menindak tegas agen pulsa nakal yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk menaikan harga. "Jadi ketegasan harus ada punishment terhadap pengusaha nakal seperti itu," ujarnya.

Ia memandang selama ini PPN dan PPh terhadap pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer dilakukan. Menurutnya PMK tersebut ada untuk memberikan kepastian hukum.

Meski kebijakan pemerintah melalui aturan tersebut niatannya baik, namun menurut Jon regulasi baru ini itu dipandang masyarakat negatif karena dilakukan di tengah pandemi."Jadi kita tentunya berharap mengingatkan juga ke kemenkeu ya itu aturan-aturan sampai pengecer bawah itu jangan sampai dikenain," ungkap politisi PAN itu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Peraturan Menteri (PMK) No 6/PMK.03/2021 sebagai dasar penarikan pajak PPN dan PPh atas penjualan Pulsa/Kartu Perdana, Token Listrik, dan Voucer.

Menurut Sri Mulyani, ketentuan yang tertuang dalam PMK 06/2021 itu tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer.

Menkeu menjelaskan ketentuan itu bertujuan menyederhanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer serta untuk memberikan kepastian hukum. Adapun penyederhanaan pengenaannya yakni pungutan PPN untuk pulsa/kartu perdana, dilakukan penyederhanaan pungutan PPN sebatas sampai pada distributor tingkat II (server)."Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi," kata Sri Mulyani melalui akun instagram @smindrawati.(*)