Skip to main content

Kejati Didesak Usut Tuntas Proyek Pelabuhan Selayar Rp61,2 Miliar

proyek pelabuhan selayar
Ilustrasi. (INT)

KABAR.NEWS, Makassar - Kejaksaan Tinggi Sulselbar didesak usut tuntas proyek pelabuhan laut benteng, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan yang diduga terindikasi tindak pidana korupsi.

Dimana PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai pemenang pada tender paket pembangunan fasilitas pelabuhan laut Benteng, APBN dan APBN P 2015 sebesar Rp61,2 miliar tahun 2015-2016.

Diketahui, kasus ini sudah bergulir di tangan penyidik Kejati Sulsel. Bahkan, Tim Jaksa turun langsung melihat kondisi fisik proyek itu di Selayar, belum lama ini. 

"Kami harap kasus itu diungkap secara tuntas oleh kejaksaan. Proyek banyak tidak sesuai bestek,"ujar Marten Mantiri Direktur Eksekutif LSM L-LESAJI (lembaga studi dan kajian kebijakan publik) Marthen Mantili, Minggu (14/1/2018).

Terkait proyek tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), juga memutus bersalah pelaksana proyek pembangunan pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Selayar, pada 13 September 2017 lalu.

Diantaranya Kelompok Kerja (Pokja) paket pembangunan fasilitas pelabuhan laut Benteng, APBN dan APBN P 2015. Selain itu, KPPU juga memberi sanksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan kuasa pengguna anggaran.

KPPU melihat adanya indikasi yang terbukti melakukan persekongkolan vertikal. Modusnya, memfasilitasi peserta tender untuk melakukan persekongkolan diantara peserta tender. 

Adapun sanksi diberikan kepada PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebesar Rp1,8 miliar, PT Nokilalaki Sembada sebesar Rp1 miliar, dan PT Cahya Mentari Cemerlang sebesar Rp1 miliar.

Ketiga perusasahaan ini kata Kamser, terbukti bersekongkol secara horizontal. Mereka menentukan dan mengatur

PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai pemenang pada tender yang digunakan oleh Johannes. Sejak sanksi itu diberikan, KPPU melarang mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama dua tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Johannes yang juga Direktur PT Nur Jaya Nusantara saat dikonfirmasi KABAR.NEWS membantah jika proyeknya bermasalah. Ia mengaku Tim Kejati Sulselbar sudah melakukan peninjaun melihat langsung kondisi proyek di Selajar.

Johannes pun mempersilahkan aparat hukum jika ada kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 

"Silahkan dilihat dulu kondisi disana. Kami sudah mengerjakan sesuai volume kegiatan. Saya pikir tidak ada yang salah. Apalagi, BPK (Badan Pemeriksa keuangan) sudah melakukan audit dan hasilnya tidak menemukan indikasi kerugian negara,"jelas Johannes, Sabtu (13/1/2018).

  • Muh Asrul