Kejari Tetapkan Eks Kades Borongloe Bantaeng Tersangka Korupsi Dana Kube

Langsung ditahan

Kejari Tetapkan Eks Kades Borongloe Bantaeng Tersangka Korupsi Dana Kube
Mantan Kepala Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Hasyim saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Bantaeng. (IST)






KABAR.NEWS, Bantaeng - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng, Sulsel, menetapkan mantan Kepala Desa (kades) Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Hasyim, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi Dana Kelompok Usaha Bersama (Kube) dari Kementerian Sosial RI tahun anggaran 2018 lalu.


Selain itu, penyidik juga melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari di Rutan Klas IIB Bantaeng sejak 24 Maret 2021.Penetapan tersangka dan tindakan penahanan dilakukan setelah penyidik menggelar ekspose


Kasi Intelijen Kejari Bantaeng, Azhar menejelaskan, perkara yang menyeret mantan kepala Desa tersebut bermula saat Kemensos RI menyalurkan Dana Stimulan Kube di Desa Pajukukang dengan anggaran Rp500 juta.


"Rp500 juta rupiah untuk 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan rincian masing-masing KPM menerima bantuan sebanyak Rp2,5 juta," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/3/2021).


Dia menuturkan, setelah dilakukan verifikasi dan penetapan penerima bantuan, selanjutnya Kemensos menyalurkan dana tersebut dengan cara mengtransfer ke rekening masing-masing Kube.
 

"Selajutnya ketua dan bendahara masing-masing kelompok mencairkan atau menarik dana bantuan tersebut dari Bank BRI unit Lamalaka," terangnya.


Tersangka kemudian meminta semua dana tersebut untuk diserahkan kepadanya dan pada tanggal 27 November 2018, tersangka menyerahkan kembali dana bantuan itu kepada 18 Kube yang terdiri dari 180 KPM.


"Dengan kondisi dana bantuan tersebut sudah dipotong dengan besaran potongan bervariasi, antara Rp600 ribu sampai Rp900 ribu rupiah," ungkapnya.


Dia mengatakan, adapun kerugian negara yang tercipta akibat perbuatan tersangka yakni, Rp155.670.000 berdasarkan hasil audit BPKP.


"Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan Nomor : SR-006/PW21/5/2020, tanggal 13 Januari 2020," pungkasnya.


Penulis: Akbar Razak/B