Skip to main content

Kejari Maros Bantah Istimewakan Camat Simbang, Tersangka Pungli 

Kejari Maros
Kepala Seksi Intelejen Kejari Maros, Dhevid Setiawan, Kajari Maros komitmen tuntaskan kasus Pungli Camat Simbang (KABAR.NEWS/Fahrul) 

KABAR.NEWS, MAROS -  Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros membantah telah memberikan keistimewaan kepada tersangka dugaan pungutuan liar (pungli) Camat Simbang, Muhammad Hatta dan stafnya, Sofyan, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberaa waktu lalu. 

 

Kepala Seksi Intelejen Kejari Maros, Dhevid Setiawan mengatakan, pihaknya tidak pernah memberikan perlakuan khusus kepada kedua tersangka dan berkomitmen untuk terus menuntaskan kasus itu. Apa lagi, kasus ini menyita perhatian warga Maros. 

 

"Tidak ada perlakuan khusus bagi kedua tersangka. Kami tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini. Apa lagi ini sudah jadi atensi publik ya. Sekali lagi kami sampaikan itu tidak ada yang istimewa," katanya, Kamis (12/9/2019).


Baca juga: Dana TGUPP Dipertahankan, Sementara Anggaran Dinsos Sulsel Dipangkas Rp 1 M


Dhevid menyebutkan tidak semua pengembangan penyidikan harus disampaikan ke publik, karena bersifat strategi penyidikan dan masuk dalam pokok perkara yang merupakan domain dari tim penyidik, termasuk soal penahanan. Namun, ia pastikan, kasus ini akan segera dituntaskan. 

 

"Kan tidak harus semua kita publis karena itu sifatnya strategi penyidikan. Ada hal-hal yang memang sifatnya itu rahasia tim penyidik. Kami pastikan, kasus ini akan segera kami tuntaskan. Kami sudah bekerja cepat untuk ini," kata Dhevid.

 

Sementara itu Bupati Maros Hatta Rahman saat diatanya tentang status keaktifan Muhammad Hatta selaku Camat Simbang mengatakan pihak Inspektorat masih menunggu hasil penyidikan dari Kajari Maros. 


Baca juga: Arifin Hilang, Warga Blokir Poros Jeneponto Karena Diduga Diculik OTK


"Kami belum mengambil sikap, karena memang harus ada tahapan. Setelah ada hasil penyidikan dari Kajari, maka Sekda dan Kepala Inspektorat akan melakukan pemeriksaan. Jika memang perlu di non job-kan maka akan kita lakukan," kata Hatta Rahman. 

 

Hatta mengatakan untuk menonaktifkan Camat Simbang harus menggunakan PP No 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun harus dilakukan pemeriksaan khusus.

 

"Kita tunggu saja hasilnya, apa yang menimpa Camat Simbang diharapkan menjadi pelajaran dan perhatian camat-camat lainnya terkait penarikan pungutan untuk pembuatan AJB." kata Hatta.

 

Fahrul Zainuddin/B

 

 

loading...