Skip to main content

Kebijakan Mutasi Nurdin Abdullah Dikritik Akademisi Unhas

Mutasi Sejumlah Pejabat, Nurdin Abdullah Dikritik Akademisi Unhas
Gubernur Provinsi Sulsel, Nurdin Abdullah. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Makassar - Kebijakan mutasi pejabat tinggi pratama Pemprov Sulsel dibawah kepimpinan Nurdin Abdullah, menuai sorotan dari akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas).


Meski Nurdin Abdullah memiliki hak prerogratif sebagai Gubernur Provinsi Sulsel untuk melakukan mutasi, namun Mantan Bupati Bantaeng tersebut diminta tetap prefesional untuk menggunakan hak-hak tersebut.


Baca juga: Iqbal Suhaeb Ajak Legislator Makassar Kolaborasi Majukan Kota Makassar 

Akademisi Ilmu Pemerintahan Unhas, Dr. Sukri Tamma, berpendapat setiap pegawai negeri termasuk pejabat eselon II berada dalam wewenang Gubernur termasuk didalamnya wewenang untuk melakukan demosi.


Hanya saja, kata Sukri, demi menjaga unsur profesionalitas maka mutasi tetap berdasr pertimbangan profesionalitas pejabat yang bersangkutan dan bukan karena faktor like and dislike (suka atau tidak suka).


"Artinya gubernur tidak boleh untuk mengganti atau menggeser seseorang pada posisi tertentu dalam lingkup pemerintah provinsi tanpa pertimbangan rasional dan profesional berdasarkan aturan undang-undang," ujar Dr. Sukri Tamma, dihubungi Senin (23/9/2019).


"Karena itu, terdapat konsep lelang jabatan di mana seseorang yang secara formal memenuhi syarat dapat mengajukan diri untuk mendaftar guna mengisi suatu posisi tertentu," bebernya.


Baca juga: LPG 3 kg Langkah di Makassar, Begini Penjelasan Polisi

Diketahui Nurdin Abdullah sendiri telah melakukan demosi atau memindahkan posisi pejabat ke jabatan yang lebih rendah, kepada 5 pejabat eselon II dan belakangan cekcok dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lantaran rekomendasinya ditolak mentah-mentah oleh Gubernur Sulsel.

 

Sejumlah jabatan pada OPD Sulsel juga masih kosong, di antaranya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, Kesbangpol, Inspektorat bahkan Jabatan Sekertaris Dewan.


"Pasti kita lelang, kita mau mencari pejabat yang benar-benar pas," ujar Nurdin Abdullah beberapa waktu lalu.


  • Chaidir/CP/B   

 

loading...