Kasus Tetap Lanjut, Polda Sulsel Anggap Aneh Putusan Praperadilan Islam Iskandar

* PN Makassar menyatakan penetapan tersangka tidak sah

Kasus Tetap Lanjut, Polda Sulsel Anggap Aneh Putusan Praperadilan Islam Iskandar
Muh. Islam Iskandar. (Facebook)






KABAR.NEWS, Makassar - Permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh tersangka dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas angkutan jalan di Sulawesi Selatan (Sulsel), Muh. Islam Iskandar, dikabulkan hakim Pengadilan Negeri Makassar.


Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel bersama dua tersangka lainnya terkait kasus dugaan korupsi marka jalan.


Menanggapi hasil praperadilan yang membebaskan Islam Iskandar dari status tersangka, Kasubdit Tipidkor Polda Sulsel Kompol Fadli menilai ada yang janggal dari putusan tersebut.


Menurut Fadly, kejanggalan itu terlihat karena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Sulsel dinyatakan tidak sah oleh hakim. Padahal, hasil hitungan BPK merupakan alat bukti yang digunakan penyidik menetapkan tersangka.


"Masa hasil audit tidak sah? selama ini digunakan sama (audi BPK), cuma ini aneh kok audit BPKP tidak sah?" ujar Fadli saat dihubungi KABAR.NEWS dari Jeneponto, Jumat (30/9/2022).


Tak hanya itu, penyidik juga mengklaim telah menggantongi sejumlah alat bukti terkait dugaan korupsi tersebut. Akan tetapi, kata Fadli, pada proses sidang praperadilan itu, hakim menyatakan tidak menemukan adanya kerugian negara.


"Bukan alat bukti nggak cukup, selama ini sama (alat buktinya) tapi ada apa di sidangnya?" kata Fadli mempertanyakan keputusan praperadilan tersebut.


Meski begitu, pihaknya menegaskan tetap akan melanjutkan perkara kasus korupsi yang menjerat Islam Iskandar ini. Putusan pengadilan disebut tidak mengubah substansi perkara.


"Tetapi perkara jalan terus, itu pra, cuma formil. Ini satu kesatuan," pungkasnya.


Diberitakan sebelumnya, sidang putusan praperadilan yang diajukan Islam Iskandar digelar pada Selasa, 27 September. Perkara tersebut tercatat dengan nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks.


Hakim Tunggal PN Makassar, Johnicol Richard Frans Sine, dalam amar putusannya menyatakan bahwa penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP-A/250/VIII/ 2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019, Tidak Sah.


Selain itu, hakim juga memutuskan penetapan tersangka Islam Iskandar berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/59.C/ VI/2022/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka tertanggal 24 Juni 2022, Tidak Sah dengan segala akibat hukumnya.


"Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan Nomor : LP-A/250/VIII/ 2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019; Menyatakan LP-A/250/VIII/ 2019/SPKT Tanggal 23 Agustus 2019 tidak dapat dibuka kembali karena tidak ada lagi kerugian keuangan negara," tulis putusan hakim dikutip dari laman SIPP PN Makassar.


Dalam perkara ini, Polda Sulsel menetapkan Islam Iskandar sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Mereka adalah pihak swasta berinisial GK dan mantan Kepala Dishub Sulsel Ilyas Iskandar (II) yang tak lain adalah bapak dari Islam.


Dugaan korupsi pengadaan marka jalan Sulsel merugikan negara Rp1,3 miliar berdasarkan hasil audit BPK.


Penulis: Akbar Razak/A