Kasus Suap Nurdin Abdullah, KPK Akan Periksa Plt Gubernur Sulsel

KPK juga mengagendakan pemeriksaan tiga wiraswasta terkait suap menjerat Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah.

Kasus Suap Nurdin Abdullah, KPK Akan Periksa Plt Gubernur Sulsel
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. (Foto: KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)






KABAR.NEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus gratifikasi proyek infrastruktur menyeret nama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah. Kali ini KPK mengagendakan pemeriksaan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman sebagai saksi. 

Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri membenarkan adanya agenda pemeriksaan Andi Sudirman Sulaiman sebagai saksi kasus menjerat Nurdin Abdullah. Selain Andi Sudirman, kata dia, KPK juga memeriksa tiga wiraswasta yakni Andi Gunawan, Petrus Yalim, dan Thiawudy Wikarso. 

"Bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NA (Nurdin Abdullah)," ujarnya dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (23/3/2021). 

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel, Edy Rahmat, seorang kontraktor bernama Agung Sucipto, dan Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah.

Setelah dilakukan pemeriksaan 1x24 jam, KPK menetapkan Nurdin Abdullah, Edy Rachmat, dan Agung Sucipto sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi perizinan dan pembangunan infrastruktur anggaran tahun 2020-2021. 

Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat, dijerat pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau psal 11 dan pasal 12B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Agus Sucipto sebagai pemberi,  disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.