Skip to main content

Kasus Kota Idaman Patalassang Gowa, Polisi Tetapkan Dua Tersangka

Kasus Kota Idaman Patalassang Gowa, Polisi Tetapkan Dua Tersangka
Penetapan dua tersangka  kasus Kota Idaman Patalassang di Mapolres Gowa, Jumat (26/4/2019). (KABAR.NEWS/Afril)

KABAR.NEWS, Gowa - Polres Gowa menetapkan dua orang tersangka terkait kasus Kota Idaman Patalassang. Keduanya yakni IG (43), seorang kepala desa dan SDL (46), selaku salah satu staf desa di Kecamatan Patalassang, Gowa. 


Penetapan dua orang tersangka tersebut setelah sebelumnya penyidik telah memeriksa 40 saksi. Wakapolres Gowa, Kompol Muh Fajri berkata, kedua pelaku terbukti melakukan pemalsuan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) atau rinci palsu atas nama beberapa penggarap.


Baca juga: Dugaan Korupsi Proyek Irigasi, Tiga Bawahan Bupati Bulukumba Diperiksa Kejati

Pemalsuan itu, dilengkapi dengan dokumen lainnya yang memuat keterangan palsu dalam Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Peralihan Hak atas Tanah.

 

"Pemalsuan juga dilakukan dengan memasukkan klausul seolah-olah tanah yang ditransaksikan dalam Surat Pernyataan Peralihan Hak atas Tanah tahun 2011 dan tahun 2015 tidak dimiliki oleh pihak lain, padahal bagian tanah untuk pembangunan Kota Idaman tersebut adalah milik PTPN XIV," terang Kompol Muh Fajri, Mapolres Gowa, Jumat (26/4/2019).

 

Kedua pelaku pun mengakali para pembeli dengan menjanjikan lahan yang akan dibangun di Kota Idaman tersebut dapat dimiliki pasca pembelian, serta mendapatkan sertifikat Hak Milik atas tanah yang ditransaksikan tahun 2015.


Namun ternyata, hingga kini tanah tersebut tidak dapat dikuasai dan SHM tidak dapat diterbitkan karena lahan tersebut merupakan aset milik PTPN XIV.


"Penggelapan dilakukan dengan cara menguasai seluruh hasil transaksi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Kota Idaman," jelasn Fajri.


Belakangan diketahui jika motif dari transaksi tanah untuk kota idaman tersebut karena terdesak ekonomi. Diketahui, dari 313 Hektare lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN), yang telah dibebaskan itu seluas 110 Ha, tetapi baru 64 Ha yang ditransaksikan tersangka ke developer PT Sinar Indonesia Properti (SIP). Harga yang ditawarkan pun beragam, dari Rp5000 hingga Rp15.000 per meternya. 


Sementara, IG yang statusnya sebagai kepala desa, ini mengaku sudah dua periode menjabat.  Pemalsuan Ipeda atau rinci palsu diakui IG telah dilakukannya pada awal 2009 dan bermohon kepada salah seorang pensiunan BPN. 


"Saya menjabat sudah dua periode sebagai kepala desa, dan rinci palsu itu saya buat pada 2009 dengan memohon ke salah seorang pensiunan BPN waktu Almarhum menjabat semasa hidup," tuturnya. 


Sejumlah barang bukti diamankan oleh pihak penyidik di antaranya Ipeda atau rinci palsu, Surat Keterangan Garapan, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tahun 2009, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tahun 2015, Lembar Persetujuan Prinsip dan Izin Lokasi. 


Baca juga: 11 Kilogram Sabu dari Filipina Tujuan Sidrap Dibakar di Polda Sulsel

Keduanya dijerat pasal  263 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman selama 6 tahun penjara.


Diketahui, Kota Idaman di Kecamatan Patalassang ini merupakan program Pemerintah Daerah yang digagas sejak 2015 pada masa pemerintahan Bupati Ichsan Yasin Limpo.


  • Afrilian Cahaya Putri