Skip to main content

Kasus Korupsi Fee 30%, Kopel: Kegiatan Sosialisasi Rawan Dikorupsi

DPRD Makassar
DPRD Makassar.(DOK)

 

KABAR.NEWS, Makassar - Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar Musaddaq, mendesak Mabes Polri untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi pemotongan anggaran atau fee 30 persen sosialisasi penyuluhan kecamatan se-Kota Makassar tahun anggaran 2017. Kamis (8/11/2018).


Dalam kasus ini, diketahui ada sejumlah nama anggota DPRD Makassar yang juga telah dimintai keterangan meski masih sebagai saksi oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Badan Reserse Kriminal Polri. Selain itu juga ada ratusan saksi lainnya.


Baca Juga: 


Musaddaq berpendapat, dugaan keterlibatan anggota DPRD Makassar dalam kasus ini merupakan sesuatu hal yang wajar. Sebab kata dia, pembahasan anggaran adalah salah satu wewenang DPRD.


“Karena mereka membahas anggaran dan saya kira potensi untuk melakukan praktek kongkalikong untuk melakukan korupsi pada kegiatan ini memang sangat rawan,” kata Musaddaq.


Selain itu, kata Musaddaq, rendahnya tingkat akuntabilitas dalam proses penganggaran di DPRD, menyebabkan kegiatan sosialisasi sangat rentan menjadi celah praktik korupsi.


“Kegiatan sosialisasi memang rawan  dikorupsi kan kegiatan tingkat akunbilitasnya juga rendah. Modusnya seperti manipulasi item makan minum dan sebagainya,” katanya.


Banyaknya saksi yang telah diperiksa dalam kasus ini, maka Kopel mendesak Mabes Polri untuk serius dan transaparan mengusut kasus ini.


“Polri harus serius dan tentu mendesak agar dugaan kasus korupsi ini diusut secara tuntas dan transparan oleh polri,” tandasnya.


Diketahui ada 288 saksi yang telah diperiksa Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran sosialisasi tahun APBD 2017 Kota Makassar.

  • Andi Frandi


loading...