Skip to main content

Kasus Dugaan Korupsi DAK Bulukumba Disebut 'Kandas' di Meja Jaksa

kantor Kejati Sulsel
ilustrasi

KABAR.NEWS, Makassar - Kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel dalam menangani perkara korupsi tidak henti-hentinya mendapat sorotan atau kecaman dari berbagai pihak, khususnya dari kalangan aktivis penggiat anti korupsi.

 

Kejati Sulsel yang saat ini dibawah pimpinan Firdaus Dewilmar dianggap semakin lamban dalam menyelesaikan perkara yang bergulir ditangan penyidik. Hal tersebut diutarakan Akbar Muhammad, selaku Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) Sulsel.

 

Beberapa kasus dugaan korupsi yang aktif dalam pantauan PPM terkesan kandas ditangan penyidik. Salah satunya, kata Akbar, dugaan korupsi penyimpangan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 sebesar Rp 49.819.000.000, proyek ini untuk rehabilitasi bendungan dan irigasi, di Kabupaten Bulukumba yang saat ini sudah tahap penyidikan (sidik).

 

"Kasus ini sudah setahun lebih bergulir di Kejati Sulsel. Hasilnya apa, hingga saat ini penyidik belum mampu mengungkap aktor atau tersangka dibalik kasus ini, artinya tidak ada kejelasan," ungkapnya kepada KABAR.NEWS, Selasa (10/9/2019).


Baca juga: Polda Sulsel Gagalkan Penyelundupan Bibit Lobster ke Singapura


Pihak penyidik sebelumnya telah maraton dalam memeriksa beberapa orang saksi yang terseret dalam perkara ini, seperti Bupati Bulukumba, Andi Sukri Sappewali beserta beberapa pegawai lingkup pemerintah daerah setempat, dan Direktur PT Jonjoro, Amir Bakriyadi yang disinyalir terlibat.

 

Kasipenkum Kejati Sulsel, Salahuddin menyebut, ada dugaan pemufakatan atau persekongkolan jahat dalam prosesnya, ini kata dia berdasarkan temuan awal penyidik Kejati sebagai dasar dimulainya penyelidikan.

 

Hanya saja, pihak Kejati malah terkesan kendor ditengah penyidikannya, kasus dugaan suap tersebut juga disebut-sebut melibatkan oknum dari Kementrian Keuangan RI. Pasalnya, pihak jaksa dikabarkan telah melayangkan surat permintaan keterangan, untuk kepentingan penyidikan kasus ini ke pihak Kementrian Keuangan, namun sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut. 

 

"Kalo kami dari PPM sulsel menganggap pihak kejaksaan tidak ada keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Jika serius kan, harusnya penyidik menghadirkan dan memeriksa, siapa-siapa saja pihak dari Kementrian Keuangan RI, yang disinyalir memiliki korelasi dan keterkaitan dalam kasus ini. Jangan sampai kasus ini kandas dimeja jaksa," tutupnya.

 

Andi Frandi/B

 

 

loading...