Skip to main content

Kasus DAK Enrekang 2015, AMPAK: Muslimin Bando dan Anaknya Ikut Terlibat

enrekang
Bupati Enrekang, Muslimin Bando dan putranya Mitra Fachruddin. (Int)

KABAR.NEWS, Makassar - Kejaksaan Tinggi (Kejati), Sulsel dinilai kurang bernyali dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Enrekang senilai Rp39 miliar.


Itu diungkapkan oleh ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (AMPAK) Iswaldi, saat mendatangi kantor Kejati Sulsel guna mempertanyakan perkembangan kasus tersebut sekaligus menyampaikan orasinya. AMPAK merupakan lembaga yang aktif dalam mengawal kasus ini sejak awal bergulirnya penyelidikan. 


Menurutnya, ada beberapa kejanggalan dalam proses penanganannya, dimana penyidik Kejati Sulsel terkesan menutup-nutupi perkembangan kasusnya. Sehingga timbul berbagai spekulasi bahwa penanganannya kandas dimeja jaksa. 


"Sudah beberapa bulan Kejati Sulsel meningkatkan status perkaranya ke tahap penyidikan, maka sudah seharusnya saat ini sudah ada tersangka. KKinerja Kejati seolah-olah mengundur pengumuman tersangka yang dari awal katanya sudah dikantongi," jelasnya.


Ia bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa kasus dugaan penyimpangan anggaran DAK senilai Rp39 miliar ini melibatkan Bupati Enrekang, Muslimin Bando bersama putranya Mitra Fachruddin.


“Berdasarkan hasil investigasi yang kami dilakukan di lapangan kasus ini melibatkan orang besar. Kami menduga ada keterlibatan langsung Bupati Enrekang dan anaknya yakni Mitra Fachruddin. Banyak, kecurigaan dan fakta yang kami dapatkan di lapangan atas keterlibatan keduanya," ungkapnya.


"Oleh karena itu, kita desak Kejati juga memanggil dan memeriksa Muslimin Bando selaku Bupati Enrekang dan anaknya, sesuai bahasa mantan Ketua DPRD Enrekang yang menyatakan di media terkait keterlibatan keduanya," sambungnya.


Diketahui, Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel terus mendalami dugaan korupsi proyek Pembangunan Bendung Jaringan Air Baku Sungai Tabang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang senilai Rp39 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2015.


Anggaran DAK tersebut kemudian dimasukkan dalam pembahasan AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang di tahun anggaran 2015.


Namun dalam pelaksanaannya, Pemkab Enrekang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang memanfaatkan anggaran tersebut dengan kegiatan yang berbeda. Yakni anggaran yang dimaksud digunakan membiayai kegiatan irigasi pipanisasi tertutup dan anggarannya pun dipecah menjadi 126 paket pengerjaan.


Pemkab Enrekang diduga telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 tahun 2015 yang mengatur tentang peruntukkan anggaran DAK yang dimaksud.


Baca juga: Kejati Kantongi Nama Calon Tersangka Kasus DAK Pemda Enrekang


Selain itu, 126 paket pengerjaan yang dibiayai menggunakan anggaran DAK tersebut juga diduga fiktif. Dimana ditemukan beberapa kejanggalan. 


Diantaranya, proses pelelangan, penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) hingga Surat Perintah Pencairan Anggaran (SP2D) dari kas daerah ke rekening rekanan, lebih awal dilakukan sebelum tahap pembahasan anggaran.


Hingga saat ini, terdapat sembilan paket pengerjaan pipa yang bahan meterilnya masih terdapat di lokasi dan tak ada proses pengerjaan. Bahkan, enam paket pengerjaan pemasangan pipa lainnya pun diketahui anggarannya telah dicairkan, namun pengerjaan tak dilakukan. 


•Andi Frandi/B

 

loading...