Kas Kosong, Bupati Jeneponto Akui Ketergantungan Dana dari Pusat

*Harap dana bagi hasil

Kas Kosong, Bupati Jeneponto Akui Ketergantungan Dana dari Pusat
Bupati Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Iksan Iskandar. (KABAR.NEWS/Akbar Razak)












KABAR.NEWS, Jeneponto - Bupati Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan Iksan Iskandar mengakui ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat masih sangat besar.


"Semua daerah kecuali yang penghasilan besar itu ada di Kalimantan, Sumatera sana, dengan Sulawesi Tenggara, ada tambangnya, termasuk Makassar saja masih tergantung," ujar Iksan Iskandar kepada KABAR.NEWS, di kantor bupati, Senin (3/1/2022).


Hingga saat ini, kondisi kas daerah (Kasda) Pemkab Jeneponto mengalami kekosongan dan menunggu dana bagi hasil (DBH) dari Provinsi Sulsel.


"Untuk dana bagi hasil yang tadinya sudah kita pastikan akan turun, kita sudah masukan di APBD sehingg kita sudah belanjakan tapi ternyata tidak turun akhirnya berpengaruh pada pembelanjaan," jelasnya.


Menurut Iksan, salah satu yang mempengaruhi kekosongan kas keuangan Pemkab Jeneponto karena Dana Bagi hasil yang tak kunjung dicairkan Pemprov Sulsel.


"Kas daerah ini terpengaruh sama dana bagi hasil dari provinsi. Yang sampai saat ini belum turun. Kita sudah tunggu, belum turun. Yang turun hanya sekitar 5 bulan," ungkapnya.


Iksan menjelaskan ada banyak penyebab dari kekosongan kas ini. Satu di antaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) desa yang belum ada. 


Iksan mengatakan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp100 miliar lebih membuat Jeneponto harus tergantung kepada dana bagi hasil, sehingga kondisi kas daerah terkadang tergantung apabila pusat terlambat mentransfer ke daerah.


"Rp100 sekian miliar, itupun paling 50 persen aja yang tercapai. Nah itu juga terpengaruh. Dari Rp130 miliar umpamanya, hanya Rp50 persen, Rp70 miliar itu sangat pengaruh terhadap pembelanjaan daerah," terangnya.


Padahal Pemkab Jeneponto sudah mengestimasi pendapatan itu, yang diproyeksikan sebagai anggaran untuk program kerja. Karena tak tercapai sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terbayarkan.


"Nah ini yang kita mau bicarakan dulu sama BPKP dan BPK bagaimana mengatasi itu lalu kemudian kita carikan solusinya," pungkasnya.


Penulis: Akbar Razak/B