Skip to main content

Kalau KPK Enggan Laksanakan Rekomendasi Pansus, Bamsoet Serahkan ke Fahri

IST
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (IST)
 


KABAR.NEWS, Jakarta - Gonjang-ganjing soal rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK yang meminta dibentuknya dewan pengawas eksternal untuk lembaga antirasuah itu mulai disikapi berbeda oleh DPR. Yang terbaru Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) enggan menanggapi lebih jauh soal rekomendasi Pansus Angket tersebut.

BACA JUGA: 

Bamsoet mengaku rekomendasi pembentukan dewan pengawas eksternal KPK oleh Pansus angket tetap ditentukan penuh oleh lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu.

"Setahu saya, nanti mas Fahri kemudian akan menjelaskan. sejak awal dilaporkan di bamus itu ada,  bahwa mekanisme (Dewan Pengawas) silahkan ditentukan KPK, DPR tidak ikut campur. tanya KPK-nya, kalau urgen dia akan bentuk, kalau tidak dia tidak akan bentuk," kata Bamsoet kepada Wartawan saat didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Bamsoet sendiri melempar pertanyaan ke Fahri saat ditanya Wartawan soal sikap DPR jika KPK ogah melaksanakaan rekomendasi Pansus.

"Nah ini pak Fahri yang jawab," ujarnya.

Fahri sendiri lalu merespon arahan Bamsoet. Menurutnya, keputusan rekomendasi Pansus angket sudah jelas berdasarkan berbagai kajian dan penyelidikan.

"Kita tahu bahwa KPK baru hari ini mengirim surat jawaban. Tapi kita tahu itu bukan konfirmasi, kadang kan tidak bisa konfirmasi. Maka biar dibaca dulu secara tuntas, karena itu lampirannya juga tebal, temuan-temuannya juga tebal."

"Kita akan memberikan ke beberapa lembaga. untuk kemudian kita mendisukusikan. Saya kira ini sekarang era kita mendiskusikan secara rasional bagaimana cara kita menata pemberantasan korupsi ke depan," ujar Fahri.

Menurut Fahri, tidak ada yang sulit dilaksanakan KPK. Apalagi hanya melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi pansus. 

"Misalnya soal lembaga pengawas kekuatannya tidak akan sekuat yang dibentuk oleh Undang Undang. kalau polisi ada kompolnas, kejaksaan ada komisi kejaksaan," ujar Fahri.

"Sementara KPK tidak ada pengawasnya, padahal KPK punya power lebih kuat dari polisi dan lebih kuat dari jaksa, selayaknya ada pengawas. pengawas saja ini belum ada, karena Undang Undang-nya belum mengatur. sadar lah di KPK bahwa kalau dia tidak diawasi bisa bermasalah," pungkasnya.