Kalah di Pengadilan, Orang Toraja Tetap Bersatu Kawal Lapangan Gembira Rantepao

Mereka mendesak DPRD dan Pemkab Torut bisa mengamankan kembali aset ini

Kalah di Pengadilan, Orang Toraja Tetap Bersatu Kawal Lapangan Gembira Rantepao
Aksi unjuk rasa massa mengatasnamakan Organisasi Sang Torayan di DPRD Kabupaten Toraja Utara, Sulsel, untuk meminta kejelasan status Lapangan Rantepao






KABAR.NEWS, Rantepao - Organisasi Sangtorayan yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat dan siswa pelajar menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, pada Senin (29/11/2021).


Massa menggeruduk gedung parlemen untuk mempertanyakan sengketa lahan Lapangan Gembira atau Bekas Lapangan Pacuan Kuda, Rantepao, yang dalam putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) menyatakan Pemkab Torut kalah pada sengketa tersebut.


Koordinator Lapangan Sang Torayan, Abia Tandisole dalam orasinya meminta kejelasan kepada DPRD Torut terkait masalah Lapangan Gembira. Mereka juga menyatakan sikap akan terus berada di garda terdepan untuk mengawal sengketa.


"Sampai mana tindakan yg dilakukan DPRD sekaitan dengan kasus sengketa tanah lapangan gembira? Kami minta semua lembaga yang ada di Torut ini dapat bekerjasama agar tidak ada ruang untuk mafia tanah dalam hal ini lapangan gembira kita, tanah lokasi sekolah dan instansi pemerintahan,"kata Abia.


Selain itu, mereka hanya ingin mengetahui langkah - langkah apa yang sudah dilakukan DPRD sehingga Pemkab Torut kalah selama 4 kali di persidangan dari tingkat pengadilan pertama hingga PK. 


"Ke mana DPR sampai Toraja Utara kalah, kita kalah 4-0," kata Abia dalam meminta kejelasan kepada DPRD Torut.


Ketua DPRD Torut Nober Tante Siamma menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD selama ini tidak tinggal diam untuk permasalahan ini. Pihaknya selalu ikut dalam proses pengadaan maupun penganggaran untuk pergerakan kasus di provinsi.


"Kami siap pasang badan untuk membantu Provinsi untuk melawan Haji Ali. Kita kalah di 4 tingkatan, tapi kami tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Kami akan tetap memberikan dukungan karena kita Toraja tidak tinggal diam. Kami mendukung semampu kami, baik doa dan materi kami," jelas Nober Rante.


Sementara Wakil Bupati Torut, Frederick V Palimbong menyampaikan bahwa walaupun Pemkab Torut kalah 4 kali di persidangan, tetapi terkait penguasaan fisik pemerintah masih unggul.


Terkait isu Lapangan Gembira Rantepao akan dieksekusi kepada pihak pemenang sengketa, Dedy sapaan akrabnya menekankan bahwa hal itu tidak akan terjadi.


"Saya yakin tidak akan semudah itu untuk mengeksekusi, sampai saat ini belum ada surat eksekusi, hanya mereka hanya menuntut ganti rugi sebanyak 650 meter. Saya yakin dengan adanya gerakan seperti ini akan menguatkan tindakan hukum, kenapa H. Ali dan Pemda Torut berebut milik pemerintah provinsi? Kita (Pemkab Torut dan Pemprov Sulsel) adalah teman untuk menggapai satu tujuan yaitu memenangkan lapangan gembira," kata Dedy.


Dedy mengaku, sebelum dirinya menjabat, dia merasa sakit hati dengan adanya kasus seperti ini. Dan setelah menjabat, dirinya langsung berkoordinasi dengan Kabag Hukum Pemkab Torut untuk penyelesaian perkara tersebut.


"Kita flashback sedikit, saat saya masih di Bandung, saya ikuti proses perkara ini, saya merasa sedih. Dan dua minggu setelah kami dilantik, kami langsung berkoordinasi dalam mengurus permasalahan ini, hingga saat ini," katanya.


Sekadar diketahui, Pemkab Torut kalah dalam sengketa lahan Lapangan Gembira pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Makale, tingkat kedua banding di Pengadilan Tinggi Makassar, ketiga Putusan Kasasi dan keempat Peninjauan Kembali (PK), keempatnya ditolak. 


Kemudian pemkab torut menjadi terlawan II Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai pelawan dimana hari ini merupakan tingkat pertama untuk kembali sidang persiapan berkas.


Penulis: Febriani/B