Skip to main content

Jusuf Kalla Nilai Munas Golkar Tak Perlu Dipercepat

Jusuf Kalla Nilai Munas Golkar Tak Perlu Dipercepat
Wakil Presiden Jusuf Kalla. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai wacana Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tak perlu dilakukan sesegara mungkin seperti yang diusulkan politikus senior Golkar, Yorrys Rawayai.


JK yang juga Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu berpendapat, bahwa percepatan munas tak akan efektif dengan sisa waktu yang ada. Dia meminta agenda munas digelar sesuai waktu normal kepengurusan.


"Normal saja lah, toh sekarang sisa enam bulan. Itu Desember nanti akan Munas biasa. Tunggu lah," kata JK,  di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).


Selain itu, JK juga mengatakan Munas Golkar tak perlu untuk segera dilakukan mengingat ongkos untuk penyelenggaran kegiatan tidaklah kecil. Biaya pencalonan juga besar.


Saat ini, ada dua nama yang disebut-sebut sebagai calon kuat menduduki jabatan ketua umum Golkar. Mereka adalah inkumben Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo.


Wacana percepatan Munas muncul dari politikus senior Golkar, Yorrys Rawayai. Ia menyebut Munas perlu dipercepat karena adanya kekecewaan terhadap hasil Pemilu 2019. Jatah kursi Golkar menurun dibanding 2014.


Menanggapi hal itu, JK menilai kekecewaan itu hanya muncul dari seglintir pihak saja. "Sebagian besar daerah setuju (tak mempermasalahkan hasil pemilu). Kita (Munas) normal saja lah," kata Mantan Ketua Umum Golkar tahun 2004-2009 itu.


JK sendiri mengaku tak lagi memiliki hak suara dalam pemilihan ketua umum nanti. Ia juga enggan mengafiliasikan dirinya dengan salah satu nama bakal calon. Meski begitu, JK mengatakan baik Airlangga maupun Bambang Soesatyo telah datang menemui dirinya.


"Saya tidak punya hak suara lagi. Jadi saya tidak mikirkan itu yang mana. Kalau saya punya hak suara saya timbang-timbang," kata JK, dikutip dari Tempo.co.


Isu munaslub ini berembus setelah Yorrys Raweyai menyebut wacana percepatan munas untuk mengganti Airlangga muncul di internal partai. Hal ini tak terlepas dari kegagalan Golkar mencapai 110 kursi yang ditargetkan di pemilihan legislatif 2019. Golkar hanya memperoleh 85 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.


Sumber: Tempo

 

loading...