Skip to main content

Jubir SumangaNA Optimis MK Abaikan Soal Selisih Suara

Pilkada
Juru bicara Pasangan SumangaNA, Udin Jalarambang.

 

KABAR.NEWS, Jakarta - Juru bicara Paslon Bupati Kabupaten Bantaeng, Andi Ugi Andi Sugiarti Mangun Karim-Andi Mappatoba (Sumanga'na), Udin Jalarambang optimis, sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada Bantaeng dilanjutkan pada tahap selanjutnya. 


"Kita optimis bahwa putusan sidang pendahuluan yang akan datang itu diabaikan mengenai selisih suara. Sehingga sidang bisa dilanjutkan ke pokok perkara Pilkada Bantaeng," sebutnya. 


Udin Jalarambang mengaku, pihaknya menemukan sejumlah bukti terkait pelanggaran Pilkada Bantaeng. Bukti tersebut kata dia, akan dijadikan sebagai materi dalam persidangan. 


Menurut dia, kasus money politik, Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah yang rusak hingga DPT ganda sekitar 23 ribuan di manfaatkan salah satu paslon memenangkan pilkada Bantaeng.


"Kita ajukan gugatan di MK karena kasus money politik. DPT bermasalah, data rusak, data ganda digunakan hak pilih sebanyak 221 TPS, DPT kecamatan siluman dan sejumlah masalah lainnya," tegas Udin Jalarambang, Rabu (1/8/2018). 


Sebelumnya, pihak SumangaNA telah mengajukan laporan ke KPU dan Panwas soal adanya data DPT bermasalah, sebelum hari pemilihan, namun KPU tak meresponnya. Hal ini memunculkan kecurigaan dari pihak SumangaNA, alasan pihak penyelenggara pemilu mengabaikan laporannya. 


"Kami sudah melaporkan ke KPU dan Panwaslu terkait data pemilih ganda, namun kami tidak di respon," terangnya 


Lebih lanjut dikatakan Udin Jalarambang, hari ini, MK telah menjadwalkan sidang untuk mendengarkan keterangan dari termohon yakni KPU dan pihak terkait. Keterangan terkait jawaban atas laporan dari pihak pemohon (SumangaNA). 


"Agenda hari ini di MK mendengarkan jawaban termohon, yaitu KPU dan pihak terkait, kami sudah memberikan keterangan sebagai pihak pemohon di MK," akunya.


Olehnya itu, dia berharap pada putusan sidang nanti, MK mengabaikan pasal 158 UU 8 Tahun 2005 perihal selisih suara, mengingat pelanggaran Pilkada di Bantaeng sangat masif dilakukan oleh salah satu paslon. 


"Harapan kita, MK mengabaikan pasal 158 UU 8 Tahun 2005 soal dismisi atau selisih suara. Kita optimis bahwa putusan sidang pendahuluan yang akan datang itu diabaikan mengenai selisih suara. Sehingga kita bisa lanjutkan ke sidang sehingga bisa berperkara," tutupnya. 

 

  • Ruslan 

 

loading...