JPU KPK Tuntut Edy Rahmat 4 Tahun Penjara

Tuntutan JPU KPK terhadap Edy Rahmat lebih rendah dibandingkan Nurdin Abdullah.

JPU KPK Tuntut Edy Rahmat 4 Tahun Penjara
Sidang Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat secara hybrid di PN Tipikor Makassar, Senin (15/11/2021).












KABAR.NEWS, Makassar - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut eks Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Seltan (Sulsel), Edy Rahmat  4 tahun penjara dan denda Rp250 juta. Tuntutan terhadap Edy Rahmat lebih ringan dibandingan Gubernur nonaktif Sulsel, Nurdin Abdullah. 

JPU KPK, Zaenal Abidin mengatakan Edy Rahmat dituntut Pasal 12 a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Atas pasal tersebut, Edy Rahmat dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta. 

"Menjatuhkan pidana terhadap Edy Rahmat berupa pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp250 juta subsidair 3 bulan," ujarnya saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin (15/11/2021). 

Usai sidang, Zaenal menjelaskan tuntutan Edy Rahmat lebih rendah dibandingkan Nurdin Abdullah, karena hanya dikenakan satu pasal. Sementara dalam amar tuntutan Nurdin Abdullah ada dua pasal yang dikenakan. 

"Jadi berbeda kualifikasi pak Edy dan Nurdin. Kalau Pak Nurdin ada gratifikasinya, ada pasal 12 B, kalau Edy Rahmat tidak ada," bebernya. 

Zaenal menyebut dalam kasus tersebut, Edy Rahmat sebagai perantara terjadinya suap dan gratifikasi terhadap Nurdin Abdullah. Selain itu, Edy juga tidak dikenakan hukuman tambahan yakni uang pengganti hasil dari suap dan gratifikasi. 

"Dari fakta persidangan, Pak Edy adalah perantara dan dia mendapat perintah dari Pak Gubernur. Kedua soal peran, makanya dia lebih rendah dari pak Nurdin," tegasnya. 

Zaenal menambahkan hal yang meringankan tuntutan Edy Rahmat yakni sikap kooperatif dan memberikan kesaksian apa adanya dan sesuai fakta. Selain itu, Edy Rahmat juga dianggap jujur dan tidak berbelit-belit saat persidangan. 

"Hal meringankan beliau kooperatif menerangkan sesuai fakta apa adanya. Dia tidak berbelit-belit dan memberikan keterangan jujur di persidangan," ucapnya.