Jokowi Tak Setuju 75 Pegawai KPK Dipecat karena TWK

Minta BKN lakukan perbaikan

Jokowi Tak Setuju 75 Pegawai KPK Dipecat karena TWK
Presiden Jokowi. (Dok. Setneg)






KABAR.NEWS, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju jika 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberhentikan  karena tak lulus hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN.

Menurut Jokowi, hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," ujar Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/05/2021) dikutip dari laman Setkab.

Jokowi juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.


“Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PANRB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi,” ujarnya.


Lebih lanjut, Jokowi juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.


“Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” tandas Jokowi.