Jimly Dorong PPP Jadi Pelopor Amandemen Terbatas UUD 1945

Webinar Kemerdekaan RI

Jimly Dorong PPP Jadi Pelopor Amandemen Terbatas UUD 1945
Jimly Asshidiqqie menjadi narasumber pada kegiatan Webinar DPP PPP






KABAR.NEWS, Jakarta, Lembaga Advokasi dan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP ) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  mengelar Webinar Kemerdekaan Ri membahas Amandemen UUD 45, Rabu 18 /8/ 2021

Dalam Webinar Kemerdekaan RI Lembaga Advokasi dan Hukum DPP PPP, Jimly yang hadir sebagai pembicara mendorong PPP agar jadi pelopor amandemen UUD 45 secara terbatas dengan mengusulkan Mahkamah Etik. Sehingga tidak semua persoalan hukum harus diselesaikan dengan penjara. Karena Penjara sudah penuh sehingga dibutuhkan terobosan hukum dimana PPP bisa jadi pelopor melalui pembentukan lembaga etik di dalam amandemen UUD. Kami sebagai anggota DPD siap bersinergi dengan PPP. Tegasnya 

Selain itu, Jimly  mengungkapkan bahwa kondisi saat ini secara kuantitas Indonesia masuk no 3 di dunia namun dari sisi kualitas mengalami penurunan. Dimana kebebasan berpendapat oleh pihak yang berseberangan sering disalahartikan. Seharusnya Negara ini dikelola dengan sistem yang modern sehingga tidak hanya bergantung pada satu figur yang memegang kekuasaan ekonomi.

Selian itu, Arsul Sani Wakil Ketua umum menyebutkan perlunya perbaikan sistem hukum jangan sampai tajam ke bawah dan tumpul keatas. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian menurut data komnas HAM Termasuk dalam lembaga ynag paling banyak mendapat sorotan dan laporan dari masyarakat. Keberadaan ini harus mendapat perhatian serius agar Lembaga kepolisian sebagai bagian dari struktur hukum harus terus dibenahi. Tegasnya

Senada dengna Arsul, Al Araf pengawas Imparsial juga menyebutkan indek negara hukum Indonesia pada th 2020 masuk dalam indeks menengah kebawah, lembaga kepolisian menjadi lembaga yang banyak jadi indikator penurunan kualitas negara hukum dimana sering kali polisi jadi oknom kekerasan di tengah-tengah masyarakat