Skip to main content

Jika Negara Biayai Pengangguran, Rocky Gerung: Absurd, Nyuri dari Mana?

Negara akan Biayai Pengangguran, Rocky Gerung: Absurd, Nyuri dari Mana?
Rocky Gerung memberikan pemaparan saat Forum Pikiran, Akal dan Nalar (Roadshow Polmark Indonesia dan Partai Amanat Nasional) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (5/3/2019). (ANTARA/Didik Suhartono)

KABAR.NEWS, Semarang - Rocky Gerung kembali menyampaikan kritik terkait rencana program pemerintah Joko Widodo atau Jokowi akan membiayai para pengangguran dengan kartu pra-kerja.


Baca juga: Meski Sudah Dicoret KPU, Bawaslu Masih Temukan WNA Masuk Dalam DPT Pemilu

Gerung mempertanyakan ihwal sumber anggaran yang bakal dialokasikan untuk mewujudkan janji kartu pra-kerja, salah satunya dengan menanggung hajat hidup para pengangguran.


Kritik tersebut disampaikan Rocky Gerung di Hotel Grand Arkenso, Semarang, Rabu (13/3/2019) kala menghadiri forum 'Pikiran, Akal, dan Nalar'. Dia mengatakan kartu pra-kerja kemungkinan hal yang tidak masuk akal atau absurd.


"Ratusan juta penganggur akan dibiayai oleh negara, uangnya dari mana? Nyuri dari mana? Seluruh tuyul di Jawa Tengah dikumpulin ogah untuk nyuri, karena terlalu banyak yang mesti dicuri," kelakar Rocky, dikutip dari detik.


"Saya kira masih ada satu kartu di kantong beliau, kartu pra-dungu dan jangan berharap kartu itu akan dibagikan, karena dia akan pakai sendiri kartunya itu."


Selain itu, Rocky berpendapat bahwa program kartu pra-kerja Jokowi-Ma'ruf Amin hanya sebatas pencitraan. Strategi pencitraan itu, kata akademisi filsafat tersebut, tidak akan berhasil jika yang dicitrakan tidak bisa mendukung


"Tidak mungkin berhasil kalau yang bersangkutan memang tidak punya standar minimal sebagai pejabat publik, sebagai tokoh, sebagai kandidat," tegasnya.


Baca juga: BNN Selidiki Keterkaitan Zul Zivilia dengan Jaringan Narkoba dari Taiwan

Dia juga menyinggung mengenai pembebasan TKI Siti Aisyah dari hukuman pemerintah Malaysia. Rocky menyebut Siti Aisyah lolos dari jeratan hukum bukan karena ada intervensi pemerintah.


"Saya baca media luar negeri, Mahathir Mohammad bilang tidak ada intervensi," jelasnya.

 

loading...