Jeneponto Dapat Opini WDP, Sekda: InsyaAllah Tahun Depan Kita WTP

Hasil pemeriksaan laporan keuangan

Jeneponto Dapat Opini WDP, Sekda: InsyaAllah Tahun Depan Kita WTP
Serah terima Laporan Keuangan Pemkab Jeneponto di ruang Sekda Jeneponto, Jumat (28/5/2021). (Foto: Humas Pemkab Jeneponto)






KABAR.NEWS, Jeneponto - Laporan Keuangan Pemkab Jeneponto, Sulsel, pada tahun 2020 diganjar opini wajar dengan pengecualian (WDP) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Serah-terima LHP dari BPK digelar secara virtual melalui di ruang rapat Sekda Jeneponto, Jumat (28/5/2021). Kegiatan tersebut diikuti Pemkab Jeneponto bersama 11 kabupaten lainnya Se-Sulsel lainnya.


Kepala BPK Perwakilan Sulsel Wahyu priyono dalam sambutan menyampaikan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan.


"Laporan keuangan bukan menjadi jaminan tidak adanya praud yang ditemukan ataupun timbulnya praud dikemudian hari," jelas Wahyu dalam keterangan tertulis. Dia meminta setiap daerah mengevaluasi dan konsisten memperbaiki pengolaan keuangan.


"Terima kasih kepada seluruh daerah atas komunikasi yang baik serta kerja sama selama proses sehingga pemeriksaan selesai tepat waktu, kami berharap daerah yang belum mendapat predikat WTP agar terus berupaya dan bersungguh-sungguh dalam dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga ditahun berikutnya mendapat predikat WTP," ungkapnya.


Menaggapi opini WDP tersebut, Sekda Jeneponto Syafruddin Nurdin mengatakan, terdapat beberapa akun yang membutuhkan perbaikan sehingga opini Jeneponto belum bisa sampai pada wajar tanpa pengecualian (WTP).


Dari hasil wawancara tersebut, juga diketahui bahwa saat tahun 2020, DPRD Jeneponto mengalami permasalahan sistem pengelolaan keuangan yang selanjutnya berdampak pada adanya ketekoran kas.


"Sebetulnya BPK sudah mengapresiasi dengan adanya perbaikan yang telah kami lakukan, tetapi masih ada beberapa hal yang nilainya belum berada pada tingkat dapat ditoleransi," jelasnya.


Mantan kadis kesehatan itu juga menjelaskan adanya sedikit masalah tentang piutang yang berhubungan dengan ketidakpatuhan.


"Jeneponto sisa membutuhkan sedikit lagi upaya perbaikan, InsyaAllah tahun depan kita sudah bisa masuk pada wajar tanpa pengecualian," katanya.


Ia menjelaskan, beberapa langkah taktis untuk bisa sampai pada opini WTP salah satunya dengan mengharapkan para kepala OPD agar fokus menyelesaikan seluruh rekomendasi dari BPK, terdapat sekitar 77 rekomendasi yang berhubungan dengan laporan keuangan pada tahun 2020. 


"Kami kembali akan membentuk tim yang terkait dengan persoalan aset, piutang, dan penyelesaian rekomendasi BPK, Kedepan inspektorat akan kami perintahkan untuk melakukan pengawalan terhadap penyelesaian rekomendasi-rekomendasi tersebut, sehingga semua yang menjadi catatan  BPK bisa kita selesaikan," pungkasnya.


Penulis: Akbar Razak/C