Jelang Pelantikan Danny-Fatma, Pemkot Makassar Gelar Lelang Jabatan

Lelang jabatan lingkup Pemkot Makassar akan digelar 6-10 Februari 2021.

Jelang Pelantikan Danny-Fatma, Pemkot Makassar Gelar Lelang Jabatan
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin. (Foto: KABAR.NEWS/Fitria Nugrah Madani)






KABAR.NEWS, Makassar - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menggelar lelang jabatan untuk eselon II. Rencananya lelang jabatan akan dilakukan mulai 6-10 Februari 2021. 

Setidaknya ada delapan jabatan akan dilelang yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Penataan Ruang dan Bangunan (DPRB), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), dan Sekretaris DPRD Makassar.

Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan lelang jabatan digelar untuk mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lowong. Menurutnya, pelayanan publik harus dimaksimalkan dengan mengisi segera kekosongan jabagan kepala dinas tersebut.

"Saya selalu menyampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat itu tidak bisa ditunda hanya karena kegiatan lain. Tentu masyarakat tidak ingin menunggu dilayani, tunggu a, b, c, tidak. Secepatnya," tutur Rudy di Balai Kota Makassar, Jumat (5/2/2021).

Rudy mengatakan lelang jabatan yang akan digelar sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, Komiter Aparatur Sipil Negara (KASN) juga sudah memberikan lampu hijau untuk digelarnya lelang jabatan. 

"Harapan kita KASN betul-betul memahami bahwa ini ada kebutuhan Pemkot Makassar khususnya dalam memenuhi kewajiban kewajiban pemerintah di dalam fungsi layanan," ungkapnya

Dalam surat edaran KASN yang ditandatangi Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto menyebutkan dari 15 jabatan lowong lingkup Pemerintah Kota Makassar, pihaknya hanya mengizinkan 8 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) untuk digelar lelang jabatan. 

"Seleksi terbuka ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri," ujarnya. 

Namun, Tasdik menegaskan bahwa rencana pelaksanaan dan hasil seleksi terbuka untuk JPT Pratama harus dikoordinasikan dengan calon Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Makassar, dalam hal ini Wali Kota Makassar hasil Pemilukada Tahun 2020. 

"Koordinasi tersebut berkaitan dengan kelancaran dan kesinambungan dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada Masyarakat Kota Makassar," ungkapnya.

Tasdik menegaskan apabila dikemudian hari terdapat data dan informasi yang telah disampaikan kepada KASN tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, "Maka surat rekomendasi ini akan kami tinjau kembali," pungkasnya.

Penulis: Fitria Nugrah Madani/B