Skip to main content

IYL Disebut Geser IMB  dan Gerindra Partai Politik Tanpa Forum Musyawarah

IYL Disebut Geser IMB  dan Gerindra Partai Politik Tanpa Forum Musyawarah
Mantan Bupati Gowa dua periode, Ichsan Yasin Limpo (IYL) disebut-sebut akan menjadi pengganti Idris Manggabarani tanpa proses Musda. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Makassar - Ichsan Yasin Limpo (IYL) disebut-sebut akan mengganti Idris Manggabarani sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan (Sulsel). Isu itu menyeruak ditengah keputusan IYL mendukung capres Prabowo Subianto.

 

Kabar pergantian Ketua DPD Gerindra Sulsel tanpa melalui proses Musyawarah Daerah (Musda) bukan sesuatu yang baru pada partai ini. Empat pendahulu IMB sebagai Ketua Gerindra Sulsel juga diganti tanpa forum musyawarah.


Baca juga: Demokrat Dinilai “Main Dua Kaki” di Pemilu, AHY: Itu Juga Terjadi di Partai Lain

Meski dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra, pada pasal 21 poin A menyebut bahwa wewenang pengurus DPD adalah menggelar Musda. Namun wacana pergantian Ketua Gerindra Sulsel dari IMB ke IYL tetap merupakan wewenang Prabowo Subianto.

 

Menanggapi hal itu, Akademisi Ilmu Politik Uin Alauddin Makassar, Dr. Firdaus Muhammad menilai Partai Gerindra adalah partai politik dengan sistem komando.


“Gerindra memang menggunakan pola komando, seperti Rudianto Asapa tidak tahu kalau diganti, tahunya dari media. Lalu kemudian La Tinro juga diganti tanpa proses musyawarah,” ujar Dr. Firdaus Muhammad, di bilangan Boulevard Makassar.


Sementara Juru Bicara DPD Partai Gerindra Sulsel, Sawaluddin Alrif mengaku hingga saat ini belum ada surat pergantian IMB sebagai ketua DPD.


Idris Manggabarani menadatangani pakta integritas saat proses pelantikan sebagai Ketua DPD Partai Gerinda Sulsel
Idris Manggabarani saat menandatangani pakta integritas pada pelantikan Pengurus DPD Partai Gerindra Sulsel. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

Ia juga menjelaskan pergantian kepemimpinan di Partai Gerindra memang dilakukan tanpa prosedur Musda. Sebab kata dia, mekanisme forum Musda tak diatur dalam AD/ART.

 

"Tidak ada musyawarah daerah. Pimpinan pusat memiliki wewenang penuh mengganti, memberhentikan Ketua DPD mau pun DPC karena tidak ada dalam anggaran dasar," ucap Sawal saat dihubungi KABAR.NEWS.

 

Meski tanpa forum musyawarah, kata Sawaluddin Alrif, partai besutan Prabowo Subianto itu tetap menjadi partai politik yang modern.


"Bagi kami ini tak ada masalah, partai gerindra tetap sebagai partai modern. Tanpa proses musyawarah partai ini tetap berhasil, tetap solid," tukas Sawal.


Terpisah, akademisi Fisip Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto berpendapat kondisi Partai politik di Indonesia umumnya memang menyedihkan. Partai politik di harapkan mendorong demokratisasi tetapi secara internal justru di kelola dengan mekanisme dan prosedur-prosedur yang otoriter.


"Mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan di Partai Gerindra, termasuk penentuan pempimpin memang dilakukan secara komando, di tangan ketua umum. Pemimpin di level provinsi dan kabupaten/kota pun tidak pernah dipilih melalui mekanisme musyawarah atau pemilihan yang melibatkan kader. Pun tidak ada periodesasi kepemimpinan. Semua di sesuaikan keputusan ketua umum," kata Luhur, via telepone, Rabu (23/1/2019).


Selain Gerindra, kata Luhur, beberapa partai politik menunjukkan watak sebagai pelembagaan fans, sehingga terjadi personalisasi kepemimpinan. 


Baca juga: Kubu Jokowi Ma'ruf di Sulsel Disarankan Efektifkan Gerakan NH

"Artinya figur ketua umum adalah sumber kebenaran yang absolut. Tidak ada mekanisme koreksi atau pelibatan kader dalam pengambilan keputusan," katanya. 


Menurut perspektif Luhur, mekanisme pergantian kepemimpinan tanpa prose musyawarah Itulah budaya organisasi di Partai Gerindra. 


"Tentu kita kecewa kalau mengukurnya dengan prosedur-prosedur demokratis, tetapi itulah mekanisme yang bisa menjaga integrasi, soliditas dan mengelola dinamika internal," tandas Luhur.
 

 

loading...