Isu Musda Golkar Jeneponto Tandingan, Ikram: Silakan Jika Sesuai AD/ART

KABAR.NEWS, Jeneponto - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Jeneponto berpolemik setelah enam Pimpinan Kecamatan dicopot oleh Pelaksana tugas (Plt) Ketua Golkar Jeneponto, Ikram Iskandar. Bahkan, muncul wacana untuk menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tandingan digulirkan pihak yang tidak menerima pencopotan enam pimpinan kecamatan. 

Plt Ketua DPD II Golkar Jeneponto, Ikram Iskandar mengaku tidak ambil pusing dengan wacana Musda tandingan tersebut. Ia mengatakan pelaksanaan Musda harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. 

"Silakan saja. Silakan, silakan sepanjang itu diamanahkan oleh AD/ART partai silakan. Semasa itu direstui DPD I," ujarnya kepada KABAR.NEWS, Selasa (16/2/2021).

Ikram juga menyuruh Natsir Puly ke DPD I Sulsel ketika ingin mengadakan musda tandingan.

"Yang perlu kau tanyakan, pergi bertanya (Natsir Puly) ke DPD I ketika dia juga adakan musda tandingan," tuturnya. .

Sementara terkait pencopotan enam Ketua PAC, Ikram menegaskan hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme. Ia menyikapi tudingan dilontarkan oleh Natsir yang menyebut, ketika musda tetap dilakukan maka itu dinilai tidak sah. 

"Mungkin menurut beliau, tapi menurut DPD harus dijalankan karena tuntutan aturan Partai golkar," kata Ikram.
 
Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Jeneponto, Natsir Puly menilai jika Musda Golkar Jeneponto tetap digelar tidak akan sah. Ia beralasan suara dari Plt Ketua PAC tidak akan sah. 

"Jika memang ada pimpinan kecamatan tidak aktif, karena memang Golkar Jeneponto tidak pernah aktif melakukan kegiatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, (16/2/2021).

Bahkan, Natsir menilai Ikram tidak paham tentang kondisi internal Golkar Jeneponto.

"Apa alasannya mengatakan bahwa pincam ini dan itu tidak aktif sehingga harus di copot.? Kemungkinan untuk memuluskan salah satu calon pada Musda nanti," jelasnya.

Natsir berharap agar pimcam yang telah dicopot dapat kembali memimpin.

"Kami berharap ketua DPD I Partai Golkar Sulsel dapat menangani persoalan ini, mohon kembalikan jabatan pimpinan kecamatan yang di copot," tukasnya.

Penulis: Akbar Razak/B