Skip to main content

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan SumangaNA

MK
Sidang PHP di Mahkamah Konstitusi. (KABAR.NEWS/Ruslan)


KABAR.NEWS, Jakarta - Ada yang menarik dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), setelah menolak permohonan gugatan sengketa pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantaeng, Andi Sugiarti Mangun Karim-Andi Mappatoba (SumangaNA). 


Berdasarkan salinan putusan MK nomor 17/PHP.BUP-XVI/2016, terkait kuasa hukum pasangan SumangaNA yang diberikan kepada Feldy Taha Dkk, tidak memiliki kewenangan bertindak sebagai kuasa hukum di depan pengadilan, sebagaimana dalam eksepsi KPU Bantaeng. 

MK


Sebelumnya Feldy Taha mewakili paslon SumangaNA di sidang perkara gugatan sengketa MK dan bertindak sebagai kuasa hukum.

 

Sementara tandatangan Andi Sugiarti Mangun Karim-Andi Mappatoba pada persetujuan surat kuasa bagi pemohon dengan persetujuan paslon ternyata berbeda. 


Hal itu yang membuat Feldy Taha tidak sah sebagai kuasa hukum SumangaNA dan seluruh tindakan yang mewakili palso yang tidak diterima. 


"Adanya perbedaan mencolok pada tandatangan ini, tentunya tidak dapat dipandang remeh. Oleh kewenangan bertindak dari sdr. Feldy Taha Dkk untuk mengatas namakan dr. Hj. Sugiarti Mangun Karim dan Andi Mappatoba di depan pengadilan tergantung penuh pada surat kuasa," bunyi salinan putusan MK, Kamis (9/8/2018). 


Lantaran surat kuasa hukum SumangaNA ke Feldy Taha berbeda dengan surat kuasa pemohon dan persetujuan paslon maka kuasa hukum SumangaNA tidak sah. 

 

  • Ruslan

 

loading...