Ini Harapan LLDikti Wilayah IX Ditahun 2021

berharap dengan adanya perubahan itu biaya operasional yang akan alokasikan pemerintah kepada LLDikti wilayah IX kedepannya tidak berkurang agar kinerja semakin maksimal dalam membina PTS di wilayah yang dinaunginya

Ini Harapan LLDikti Wilayah IX Ditahun 2021
Kepala LLDikti Wilayah IX Prof Dr Jasruddin MSi






KABAR.NEWS, Makassar - Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX Prof Dr Jasruddin MSi mengungkapkan program yang akan diubah untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dinaunginya di Tahun 2021.


"Program LLDikti wilayah IX di tahun 2021 itu sudah pasti akan ada perubahan, kenapa dia berubah karena adanya pembagian wilayah ada pemekaran wilayah di mana dulu LLDikti wilayah IX Sulawesi itu terdiri dari 6 provinsi sedangkan sekarang tinggal 3 provinsi," kata Jasruddin saat dikonfirmasi KABAR.NEWS, Kamis (31/12/2020).


Adanya perubahan itu, sehingga disebutlah LLDikti wilayah IX tidak pakai Sulawesi lagi karena kalau pakai Sulawesi berarti termasuk 6 provinsi makanya hasil pemekarannya menjadi LLDikti wilayah VI yang ruang kerjanya itu meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah kalau LLDikti wilayah IX sekarang tinggal Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat.


Meski demikian, Jasruddin berharap dengan adanya perubahan itu biaya operasional yang akan alokasikan pemerintah kepada LLDikti wilayah IX kedepannya tidak berkurang agar kinerja semakin maksimal dalam membina PTS di wilayah yang dinaunginya.


"Pasti ada perubahan-perubahannya dimana harapan kita adalah dengan pemekaran wilayah ini pemerintah tidak mengurangi biaya operasional LLDikti di wilayah IX jika ini dikurangi artinya kewajiban-kewajiban kami terhadap perguruan tinggi swasta dalam bentuk pembinaan kemudian pengawasan dan pengendalian yang kami sebut dengan Bimwasdal itu akan lebih sensitif lagi," ujarnya.


Mengapa demikian, lanjut Jasruddin, ini yang menjadi persoalan adalah luasnya wilayah dan banyaknya perguruan tinggi, dana pembinaan dan pengendalian menjadi sedikit terbatas dengan berkurangnya wilayah secara signifikan.
 

"Kalau perguruan tingginya sih tidak terlalu karena hanya kurang lebih 100 perguruan tinggi yang ada di wilayah VI sedangkan di wilayah IX masih kurang lebih 240 tetapi wilayahnya sangat signifikan setengah Sulawesi sehingga saya yakin bahwa Insya Allah kami yakin bisa melaksanakan Bimwasdal pembinaan, pengawasan dan pengendalian lebih baik lagi," bebernya.


Tak hanya, pemekaran, Jasruddin juga mengaku alokasi anggaran dari pemerintah juga akan dialokasikan kepada PTS yang sangat membutuhkan. Apalagi disituasi wabah pandemi Covid-19 yang saat ini masih terjadi yang tentunya juga sangat mempengaruhi sistem pendidikan.


"Yang kedua anggaran itu tentunya akan kami arahkan kearah kebutuhan perguruan tinggi hari ini. Covid-19 itu akan berakhir Insya Allah tapi dampaknya tidak akan mudah hilang bahkan itu menjadi penyadaran buat kita semua bahwa ternyata proses pengelolaan perguruan tinggi itu harus mengantisipasi segala kemungkinan persoalan yang bisa muncul," jelasnya. 


Sehingga berangkat dari pengalaman itu pihaknya timbul ide-ide terkait penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola perguruan tinggi.

"Apakah pengelolaan administrasi, apa pengelolaan proses belajar mengajar dengan demikian maka program-program 2021 itu kita akan arahkan bagaimana setiap perguruan tinggi, setiap dosen sudah siap dan kemudian berbahagia ketika menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran," ungkapnya.


Olehnya itu, ia mengaku pihaknya juga akan berusaha semaksimal mungkin agar mahasiswa juga bersedia mental dan fisik dan keterampilan pengetahuan untuk menghadapi perubahan model-model pembelajaran di masa yang akan datang


"Saya kira Kita semua harus berani pindah dari zona nyaman yang lama kesana nyaman yang baru itulah yang sering saya bahasakan the new normal of akademik kebiasaan baru dalam akademik baik segi tata kelola administrasinya maupun proses belajar mengajarnya itu yang akan kita dorong di tahun 2021," tandasnya.


Lebih jauh Jasruddin mengatakan bahwa terkait pembelajaran daring sudah sering ia katakan bahkan jauh sebelum pemerintah menerapkan proses pembelajaran daring atau online.


"Saya kira wacana pemerintah juga masalah pembelajaran daring itu kan sudah sering saya katakan bukan cuman sekarang adanya, 30 bahkan 40 tahun yang lalu sejak tahun 80 sudah dimulai itu yang namanya pendidikan berbasis satelit pendidikan yang jarak jauh yang menggunakan teknologi," paparnya. 

Bahkan kata Guru Besar PPs Universitas Negeri Makassar (UNM) ini sudah lama  negara-negara maju sudah melaksanakan proses pembelajaran menggunakan teknologi (daring) cuman untuk ukuran Indonesia saat ini yang paling tepat adalah bagaimana memadukan antara pembelajaran luring dan pembelajaran daring.


"Saya kira itu akan menjadi keniscayaan di masa yang akan datang, kita fokus disitu supaya semua orang nyaman dengan zona nyaman baru ini," cetusnya. 


"Dosen nyaman dengan menggunakan teknologi kemudian perguruan tinggi juga nyaman dengan pengolahan menggunakan teknologi, kenapa? pasti lebih transparan lebih cepat mahasiswa juga bisa mulai nyaman menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar paling tidak mahasiswa itu akan mendapatkan materi-materi secara murah kemudian sangat mudah dikontrol," sambungnya. 


Ia juga menambahkan, salah satu manfaat dari penggunaan daring adalah sangat mudah dikontrol salah satunya mengontol tugas mahasiswa. 


"Cuman memang interaksi sosialnya itu harus diakui yang kurang makanya Indonesia masih memang sepakat kita semua yang paling baik dan yang paling penting kita menggunakan model pembelajaran blended learning (perpaduan antara luring dengan daring)," pungkasnya. 

Penulis : Darsil Yahya/B