Skip to main content

Ingatkan Pemerintah, Amir Uskara: APBN Tidak Boleh Diatur dengan Perpres

kabar.news
Ketua Fraksi PPP (F-PPP) DPR RI, H.M Amir Uskara. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)
 

 

KABAR.NEWS, JAKARTA - Ketua Fraksi PPP (F-PPP) DPR RI, H.M Amir Uskara mengatakan, dalam kondisi perekonomian yang terpukul akibat Pademi Covid-19, F-PPP di DPR RI akan mendukung berbagai upaya dan kebijakan pemerintah untuk menstabililkan perekonomian dan mengurangi dampak negatif bagi perekonomian.

 

“Fraksi PPP di antaranya akan mendukung jika pemerintah melakukan revisi APBN, namun revisi APBN itu tidak boleh dilakukan dengan Peraturan Presiden (Perpres), karena akan melanggar Undang-Undang Dasar (UUD), khususnya pasal 23 yang mengatur tentang APBN,” kata Amir Uskara yang juga merupakan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP saat dihubungi KABAR.NEWS, Kamis (9/4/2020).

 

Menurut Amir Uskara, revisi APBN lewat Perpres rentan menjerumuskan Presiden ke persoalan hukum.

 

“Pemerintah bisa melakukan revisi APBN melalui mekanisme revisi UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana yang diamanahkan konstitusi. Agar tidak menjerumuskan Presiden karena wacana seperti itu akan menjadi masalah,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.

 

Sementara itu kata Amir Uskara, terkait toleransi pelebaran defisit anggaran akibat pademi Covid-19, PPP mengharapkan defisit anggaran tidak lebih dari 5%, walaupun Kemenkeu sempat menghitung perkiraan defisit anggaran akan mencapai 5,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

 

“Upaya untuk menekan angka defisit ini bisa dilakukan dengan melakukan pemotongan atau merelokasi anggaran-anggaran yang dianggap belum urgen untuk dialihkan pada penanganan dan dampak Covid-19,” ujar Legislator dua periode tersebut.

 

Flower

 

loading...