Infrakstruktur Buruk, DPRD Makassar Usul Rp 1 Miliar per Kelurahan dalam APBD Pokok 2021

DPRD Makassar mendorong anggaran Dana Kelurahan yang sebelumnya hanya Rp 400 Juta menjadi Rp 1 Milliar setiap kelurahan pada 2021 mendatang.

Infrakstruktur Buruk, DPRD Makassar Usul Rp 1 Miliar per Kelurahan dalam APBD Pokok 2021
Koordinator Banggar DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali






KABAR.NEWS, MAKASSAR - DPRD Kota Makassar menerima banyak laporan dari warga soal buruknya infrastruktur. Jalan rusak, drainase, dan sejumlah masalah lain terkait pembangunan oleh dewan diharap bisa jadi prioritas program pada pembahasan APBD Pokok 2021 nanti.

 

Untuk mewujudkannya itu, DPRD Makassar mendorong anggaran Dana Kelurahan yang sebelumnya hanya Rp 400 Juta menjadi Rp 1 Milliar setiap kelurahan pada 2021 mendatang.

 

Koordinator Banggar DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan keluhan warga dari beberapa aspirasi yang ditampung dewan dalam kegiatan temu konsituen. Banyak warga mengeluhkan soal infrakstruktur yang tidak merata didapatkan warga. Olehnya itu, ia akan mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk meningkatkan anggaran dana kelurahan menjadi Rp1 milliar.  

 

"Kalau kita berangkat dari dana kelurahan kemarin hanya Rp 400 juta lebih.  Insya Allah tahun anggaran 2021, saya akan usulkan ke Pemkot Makassar untuk meningkatkan menjadi Rp1 miliar untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan nantinya," ungkapnya.

 

Lanjutnya Wakil Ketua DPRD Makassar ini juga mengaku penambahan anggaran ini rencananya akan diusulkan ke Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin untuk bisa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2021. 

 

"Jadi kita sudah bicarakan ini dan semoga saja bisa kita realisasikna di APBD-P 2021, karena kasian keluhan warga soal infrakstruktur ini berlarut-larut dan tidak merata diberikan," ujarnya.

 

Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Nunung Dasniar menjelaskan anggaran yang dikelola kelurahan selama ini belum banyak bisa membenahi infrastruktur skala kecil. Seperti perbaikan jalan lingkungan yang menggunakan paving blok dan  saluran air atau drainase di lorong-lorong.

 

"Selama ini kan apa yang diharapakn warga belum tersalurkan baik oleh pemerintah. makanya perlu dianggarkan itu, tapi pengelolaan dana kelurahan ini tetap harus memiliki badan hukum melalui Badan Keswadayan Masyarakat agar pertanggung jawabnya jelas," bebernya

 

Penulis: Rahma Amin/B