Skip to main content

Usai Periksa Bos Hotel Claro, Polda Sulsel Bidik Tersangka Baru

Bos Claro Hotel Makassar

Wilianto Tanta. (INT)


KABAR.NEWS, Makassar - Direktorat Reserse Kriminal khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel terus mengenjot penangan kasus tindak pidana korupsi penyelewengan dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kepada KPU Kota Makassar.

 

Dalam kasus ini, bekas Sekretaris KPU Makassar, Muhammad Sabri, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu KPU Makassar, Habibi, sudah jadi tersangka. Terbaru, penyidik Tipikor Polda Sulsel memeriksa Founder Phinisi Hospitality, sekaligus pemilik Hotel Claro Makassar, Willianto Tanta dan putranya, Andre Prasetyo Tanta, sebagai saksi.

 

Pengusaha hotel terbesar di Indonesia Timur itu dimintai keterangannya, lantaran namanya sempat disebut-sebut oleh tersangka Muh Sabri. Kini penyidik unit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel dikabarkan tengah membidik tersangka baru.

 

Hal itu diungkap Kasubdit III Ditkrimsus Polda Sulsel, Kompol Yudha Wirajati, saat ditemui wartawan di sela-selah acara peringatan HUT Bhayangkara ke-73 di Lapangan Karebosi, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, (10/7/2019).

 

"Lagi proses tahap satu untuk kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Makassar. Dan juga untuk mencari tersangka baru. Willi diperiksa sebagai saksi. Cuma sebatas komunikasi saja antara Willi dan Sabri. Komunikasi mengenai kegiatan yang dilakukan KPU di Hotel Claro," ungkap Kompol Yudha.

 

Selain itu, kata dia, penyidik juga tengah mengusut sejumlah aset milik tersangka Muhammad Sabri yang disinyalir terjadi kejahatan praktek Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sejumlah aset bergerak maupun tidak bergerak inipun, dalam waktu dekat akan dilakukan penyitaan oleh penyidik.

 

"Kalau aset sudah pasti, aliran dananya sudah terbukti, yang diinvantirisir kendaraan ada yang pasti aset bergerak sudah didapat dan diketahui keberadaannya. Cuman aset tidak bergerak kita masih kesulitan. Mobil ada tiga unit semuanya atas nama Sabri," jelasnya.

 

BACA JUGA: Diperiksa 5 Jam, Bos Claro Terlibat Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilwalkot?

 

Kompol Yudha menambahkan, berkas kasus yang disinyalir merugikan negara sebesar Rp 5 Miliar tersebut sudah disiapkan untuk dilakukan tahap satu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Meski begitu, pihaknya masih terus melakukan penelusuran terkait aset yang sebelumnya disebut-sebut ada keterlibatan dari keluarga mantan Sekretaris KPU Makassar itu.

 

"Ada kemungkinan tersangka baru nanti. Tapi, tidak buru-buru. Ini sekaitan dengan yang menerima dan menikmati aliran dana itu," tandasnya.

 

Diketahui Penetapan dua tersangka sebelumnya  berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat Sekretariat Jenderal KPU No. LAP 60/K.08/XI/2018 Tanggal 14 November 2018, dan pemeriksaan Inspetorat Kota Makassar No. 0002/Insp/780.04/I/2019 Tanggal 08 Januari 2019 ditemukan kekurangan Kas Tunai sebesar Rp. 5.891.456.726.

 

Kedua tesangka terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Sub Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1.

 

Dana hibah Pemkot Makassar untuk KPU Makassar pada Pilwalkot lalu cukup bombastis yakni mencapai Rp 60 miliar. Jika diteliti pada Pilwalkot 2014 lalu anggarannya hanya Rp 42 miliar untuk 10 kandidat, sedang Pilwalkot 2018 anggarannya Rp 60 miliar untuk satu pasangan calon (paslon) saja.

 

Usulan Rp 60 miliar itu memang usulan dari KPU Kota Makassar. Padahal Pemkot hanya ingin menekan dengan biaya Rp 40 miliar. Perjanjian dana hibah ini, dalam pelaksanaannya ditemukan rencana anggaran biaya Pilwalkot 2018 tidak direalisasikan dan pungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas negara atau daerah.

 

Mulai dari pengadaan barang jasa yang belum dibayarkan kepada penyedia jasa, pembayaran honor PPK dan PPS yang belum terbayarkan, dan pajak yang telah dipungut mulai bulan November sampai bulan Oktober 2018 yang belum disetorkan ke kas daerah.(*)

 

*Frandi